MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil agar setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sulsel terhadap pembahasan pengelolaan keuangan daerah.
Andi Sudirman mengapresiasi berbagai kritik, saran, dan masukan yang disampaikan DPRD sebagai bagian dari kemitraan dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan.
“Pemprov memandang seluruh masukan DPRD sebagai bentuk kemitraan yang konstruktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Pemprov Sulsel akan terus meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Prioritas belanja difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, pemerintah provinsi juga terus memperkuat optimalisasi pendapatan daerah melalui pengelolaan aset yang lebih baik, digitalisasi tata kelola pemerintahan, serta percepatan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami juga terus memperkuat fungsi pengawasan internal guna memastikan setiap tahapan pengelolaan APBD dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Usai mendengarkan penjelasan gubernur, sejumlah fraksi DPRD Sulsel menyampaikan apresiasi sekaligus menyatakan persetujuan agar pembahasan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Gerindra, Fadel Tauphan Ansar, menyatakan fraksinya menerima jawaban gubernur dan mendukung kelanjutan pembahasan.
Sementara itu, anggota Fraksi PPP, Ahmad Fauzan Guntur, menilai Program Multiyears Project (MYP) 2025–2027 yang dijalankan Pemprov Sulsel, khususnya di kawasan Ajatappareng, telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
Dengan dukungan DPRD, Pemprov Sulsel berharap penguatan tata kelola keuangan daerah dapat terus berjalan sehingga APBD semakin efektif, efisien, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. (MK)
Editor: Agus S.
