MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menegaskan penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus melalui konvergensi program dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, hingga organisasi kemasyarakatan.
Fatmawati mengatakan edukasi mengenai pola asuh, sanitasi, dan kesehatan tetap menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting. Namun bagi anak yang telah mengalami stunting, intervensi pemenuhan gizi harus menjadi prioritas.
“Kalau tidak ada asupan gizi yang masuk, maka akan sulit mengeluarkan anak dari kondisi stunting. Edukasi tetap berjalan, tetapi kebutuhan dasar anak juga harus dipenuhi,” ujarnya, Minggu (21/6).
Menurutnya, stunting merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan kekurangan gizi, tetapi juga dipengaruhi sanitasi, kesehatan lingkungan, pola asuh, serta kondisi sosial ekonomi keluarga.
Karena itu, Fatmawati mendorong seluruh program penanganan stunting dijalankan berdasarkan data yang akurat melalui pendekatan by name by address agar bantuan dan intervensi benar-benar tepat sasaran.
Ia juga mengusulkan penguatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan melibatkan lebih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), organisasi nonpemerintah, hingga komunitas sosial.
Menurut Fatmawati, pengalaman selama berkecimpung di pemerintahan menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu memperluas jangkauan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko mengalami stunting.
“Persoalan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan gotong royong dan kepedulian bersama agar intervensi yang dilakukan benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan,” katanya.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 23,3 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 27,4 persen.
Meski demikian, capaian tersebut masih berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 19,8 persen. Kondisi ini menunjukkan percepatan penurunan stunting masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap keterlibatan aktif berbagai pihak dapat mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju generasi yang lebih sehat dan produktif. (ant/MK)
Editor: Agus S
