MAKASSAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan mencatat realisasi belanja transfer ke daerah (TKD) di Sulawesi Selatan mencapai Rp12,07 triliun hingga Mei 2026.
Dana tersebut disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Sulsel dan 24 kabupaten/kota untuk mendukung pembiayaan pelayanan publik serta pelaksanaan program pembangunan daerah.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Kemenkeu Sulsel Angkaswantoro mengatakan realisasi tersebut setara dengan 45,08 persen dari total pagu anggaran transfer ke daerah yang mencapai Rp26,77 triliun.
“Untuk dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu sudah Rp12,07 triliun atau sekitar 45,08 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp26,77 triliun,” ujarnya di Makassar, Jumat (19/6).
Menurut dia, penyaluran dana transfer menunjukkan tren yang cukup baik pada awal tahun anggaran dengan distribusi yang relatif merata di seluruh daerah di Sulawesi Selatan.
Hampir seluruh pemerintah daerah mencatatkan realisasi yang mendekati proporsi pagu yang telah ditetapkan, sehingga manfaat dana transfer dapat dirasakan secara lebih merata.
“Dengan demikian, seluruh daerah di Sulawesi Selatan dapat merasakan manfaat dari aliran dana tersebut secara lebih merata,” katanya.
Berdasarkan data Kanwil DJPb Sulsel, sejumlah daerah mencatat realisasi cukup besar. Kabupaten Bone menjadi daerah dengan realisasi tertinggi di tingkat kabupaten, yakni Rp829,80 miliar dari pagu Rp1,92 triliun.
Kabupaten Gowa merealisasikan Rp611,12 miliar dari pagu Rp1,34 triliun, sementara Kabupaten Luwu Timur mencapai Rp565,48 miliar dari pagu Rp1,21 triliun.
Di kawasan Mamminasata, Kota Makassar mencatat realisasi sebesar Rp960,59 miliar dari pagu Rp2,03 triliun, menjadi yang terbesar di antara pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima dana transfer sebesar Rp1,84 triliun dari total pagu Rp4,02 triliun.
Kanwil DJPb Kemenkeu Sulsel berharap percepatan penyaluran dana transfer ke daerah dapat terus diikuti dengan peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan. (ant/MK)
Editor: Agus S
