GOWA – Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin berharap anggota DPRD Sulawesi Selatan, khususnya Komisi E, dapat menjadi jembatan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk mencari solusi atas berbagai persoalan anggaran yang dihadapi daerah.
“Kami minta para anggota DPRD Sulsel, khususnya Komisi E, dapat terus menjadi jembatan komunikasi antara Pemkab Gowa dan Pemprov Sulsel dalam mencari solusi atas berbagai persoalan anggaran,” ujar Darmawangsyah di Gowa, Kamis (6/11).
Ia menjelaskan, Pemkab Gowa saat ini menghadapi beberapa kendala serius, termasuk pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 oleh pemerintah pusat yang berdampak besar terhadap kemampuan fiskal daerah. Karena itu, ia meminta Pemprov Sulsel segera menuntaskan kewajibannya terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan selama dua tahun terakhir.
“Transfer daerah dari pusat sudah mengalami pemotongan luar biasa. Dalam situasi ini, kami berharap Pemprov Sulsel memperhatikan hak Kabupaten Gowa atas DBH yang belum terbayar selama dua tahun. Kami dijanjikan penyelesaiannya tiga bulan, tapi sampai sekarang belum terealisasi,” kata Darmawangsyah.
Selain DBH, ia juga menyoroti penurunan porsi tanggungan Pemprov Sulsel untuk pembayaran BPJS Kesehatan. Menurutnya, porsi bantuan yang semula 30 persen kini hanya tersisa 15 persen. “Kami berharap Pemprov melihat kondisi ini. Saat ini Pemkab Gowa menanggung biaya BPJS sekitar Rp18 miliar, yang seharusnya sebagian dibantu oleh provinsi. Namun kenyataannya, dari 30 persen yang dijanjikan hanya 15 persen yang terealisasi,” ujarnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Darmawangsyah menegaskan Pemkab Gowa tetap mampu mencatatkan berbagai capaian positif. Kabupaten Gowa, kata dia, berhasil meraih predikat terbaik dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting dari Kemenko PMK serta BPK RI.
“Alhamdulillah, meski anggaran terbatas, kami memperoleh penilaian baik dalam penanganan stunting dan masyarakat miskin ekstrem. Kami berharap ke depan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat ditingkatkan kembali karena saat ini hanya tersisa sekitar Rp4 miliar agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Tenri Indah yang hadir bersama anggota Komisi E Fauzi Andi Wawo, menyatakan bahwa kunjungan kerja ke Gowa bertujuan untuk menyerap aspirasi dan mendengar langsung kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten.
“Kami dari Komisi E datang untuk menjembatani persoalan yang dihadapi Pemkab Gowa dengan Pemerintah Provinsi Sulsel. Apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tentu akan kami tindak lanjuti dan bahas bersama mitra terkait di tingkat provinsi,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD Sulsel akan mengawal penyelesaian persoalan Dana Bagi Hasil dan porsi tanggungan BPJS agar ada kejelasan dan rasa keadilan bagi pemerintah kabupaten maupun kota. “Kami akan mengawal hal ini agar ada kejelasan dan komitmen dari Pemprov Sulsel. Karena pada akhirnya, keberlanjutan program di daerah sangat bergantung pada ketepatan transfer anggaran,” ucapnya. (ant/KS).
