MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Sejak 2022 hingga 2025, tercatat 835 kali kegiatan GPM telah digelar di berbagai wilayah Sulsel, menjadikannya salah satu program paling konsisten di Indonesia dalam menekan laju inflasi dan memperkuat ekonomi lokal.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Muhammad Ilyas, menegaskan bahwa GPM bukan sekadar kegiatan jual beli bersubsidi, melainkan bentuk nyata kolaborasi lintas sektor yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai acara simbolik, tetapi terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. GPM menjadi bagian dari strategi besar pengendalian inflasi dan ketahanan pangan daerah,” ujarnya saat pelaksanaan GPM serentak di 24 kabupaten/kota yang dipusatkan di Makassar, Selasa (14/10/2025).
Program yang diinisiasi langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-356 Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mengusung semangat “Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter.” GPM tidak hanya menghadirkan bahan pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha kecil di bidang pangan untuk terlibat aktif dalam rantai distribusi daerah.
Deputi Bidang Persediaan dan Stabilisasi Pasokan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, memberikan apresiasi tinggi atas capaian Sulsel. Ia menyebut, berdasarkan data nasional, sekitar 11 persen dari total kegiatan GPM di Indonesia berasal dari Sulsel, dengan hampir seribu pelaksanaan sejak program dimulai.
“Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi. Dari 1.600 unit Kios Tani yang dibangun Badan Pangan Nasional, 60 di antaranya ada di Sulsel dan siap mendukung distribusi beras murah,” jelasnya.
Meski inflasi di Sulawesi Selatan masih sedikit di atas rata-rata nasional, tren penurunannya terus membaik. Hal ini juga dibenarkan oleh Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, yang mencatat adanya deflasi 0,17 persen pada September 2025, setelah sebelumnya sempat mengalami inflasi 0,04 persen.
“Gerakan ini nyata manfaatnya bagi masyarakat. Kita ingin GPM tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan dalam menjaga harga kebutuhan pokok,” kata Ricky.
Ia menambahkan, kelompok makanan dan minuman masih menjadi penyumbang utama inflasi, terutama dari komoditas beras, ikan bandeng, ikan tuna, ikan layang, dan udang. Oleh karena itu, kehadiran GPM menjadi langkah konkret dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan dan tantangan ekonomi global.
Gerakan Pangan Murah di Sulawesi Selatan kini bukan hanya bagian dari perayaan hari jadi provinsi, tetapi telah menjadi strategi jangka panjang pemerintah daerah dalam menjaga akses masyarakat terhadap pangan terjangkau, memperkuat ekonomi desa, serta menekan inflasi secara berkelanjutan.
Dengan kolaborasi pemerintah, Bapanas, Bank Indonesia, dan pelaku usaha lokal, GPM Sulsel menjadi model nasional yang membuktikan bahwa kemandirian pangan dapat dibangun dari daerah — lewat gerakan nyata yang berpihak pada rakyat. (ant/as)
