MAKASSAR, KORANSULSEL – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan menegaskan larangan penjualan seragam dan atribut sekolah oleh satuan pendidikan. Kebijakan ini diberlakukan sebagai langkah konkret menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).
Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soleman, menyampaikan bahwa larangan tersebut bukan hal baru. Surat edaran sebelumnya telah dikeluarkan pada masa kepemimpinan Andi Bukti Djufri dan diperkuat lagi dengan arahan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami ingin pastikan tidak ada lagi sekolah yang menjual seragam atau atribut lainnya. Ini bagian dari upaya pencegahan pungli di lingkungan pendidikan,” kata Achi, Sabtu (xx/xx/2025).
Ia menyoroti praktik penjualan seragam yang selama ini dilakukan demi keuntungan, bahkan melibatkan pemasok besar yang mendistribusikan ke berbagai sekolah. Situasi ini, menurutnya, bisa menimbulkan ketimpangan dan tudingan tidak sehat terhadap institusi pendidikan.
“Kalau seragam olahraga atau batik, silakan dibeli di luar sekolah. Kami ingin membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa paksaan dan tanpa intervensi sekolah,” tegas Achi.
Ia juga menegaskan, kebijakan ini bertujuan meringankan beban orang tua, terutama pada tahun ajaran baru, serta memberi keleluasaan dalam pengadaan seragam yang lebih ekonomis.
“Orang tua tidak perlu terburu-buru. Pemerintah telah menyiapkan aturan dan jadwal penggunaan seragam. Sekolah cukup mengikuti,” ucapnya.
Achi turut merinci jadwal penggunaan seragam resmi di sekolah. Untuk jenjang SD, seragam putih-merah digunakan Senin hingga Kamis, sedangkan SMP menggunakan seragam putih-biru. Hari Jumat, seluruh siswa memakai seragam olahraga. Siswa kelas 2 dan 3 juga diperbolehkan mengenakan seragam batik atau seragam lama yang masih layak pakai.
Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun sistem pendidikan yang lebih bersih dan berkeadilan bagi semua pihak. (ant/KS)
