MAKASSAR, KORANSULSEL – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan partisipatif.
“BPD bukan sekadar pelengkap struktur desa. Mereka adalah mitra strategis kepala desa yang harus memahami regulasi, peran pengawasan, serta tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Fatmawati saat menerima audiensi DPD Abpednas Sulsel di Makassar, Kamis (3/7/2025).
Audiensi tersebut menjadi bagian dari persiapan Rapat Koordinasi Nasional dan Rakernas Abpednas yang akan digelar di Jakarta pada 3–5 Juli 2025.
Fatmawati menyampaikan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi anggota BPD, termasuk mendorong adanya sertifikasi kompetensi sebagai standar profesionalisme. Menurutnya, langkah tersebut akan meningkatkan kapasitas dan kredibilitas BPD di tengah dinamika pembangunan desa.
“Saya mengapresiasi Abpednas yang terus memfasilitasi pelatihan rutin. Ke depan, sertifikasi penting agar BPD diakui kompetensinya,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran BPD dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengawasan ini, menurutnya, harus dilakukan secara akuntabel dan terbuka dengan melibatkan masyarakat.
“Setiap rupiah dalam APBDes harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Partisipasi warga dalam evaluasi dan pengambilan keputusan adalah kunci demokrasi desa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fatmawati mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan dan transparansi kerja BPD. Menurutnya, digitalisasi dapat mempercepat pelaporan, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan publik.
Sementara itu, Penasihat DPD Abpednas Sulsel, Supriadi Kadir, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemprov Sulsel terhadap pemberdayaan perangkat desa. Ia menilai komitmen Pemprov telah berkontribusi besar terhadap prestasi desa-desa di Sulawesi Selatan di tingkat nasional.
“Kami melihat perhatian Bu Wagub sangat nyata. Banyak desa di Sulsel kini tumbuh dan diakui secara nasional. Ini berkat sinergi yang kuat antara pemerintah dan desa,” kata Supriadi.
Ia berharap kerja sama antara Pemprov dan Abpednas semakin diperkuat untuk meningkatkan kapasitas seluruh elemen desa, bukan hanya kepala desa, tetapi juga BPD dan masyarakat desa. (ant/KS)
