MAKASSAR, KORANSULSEL – Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Jufri Rahman melaporkan kesiapan provinsi itu menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak pada 27 November 2024.
“Kan kisaran kita tentang penganggaran, sudah selesai 40 persen tahun 2023, sisanya 60 persen tahun 2024. Nota hibahnya sudah diserahkan ke KPU dan Bawaslu, Polri dan TNI, jadi untuk penganggaran kita sudah selesai,” ujar Jufri Rahman dalam keterangan resmi yang diterima di Makassar, Selasa.
Jufri Rahman melaporkan hal itu pada pertemuan multipihak yang membahas persiapan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Turut hadir dalam pertemuan itu pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sekretariat Negara, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Intelejen Negara Republik Indonesia.
Terkait laporan logistik dari KPU, ungkap Jufri Rahman, juga sudah selesai. Termasuk antisipasi terhadap daerah-daerah yang sulit dijangkau sudah selesai.
“InsyaAllah jaminan KPU, pada saat hari H semua sudah terdistribusi,” katanya.
Jufri Rahman juga membahas soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia mengatakan masalah netralitas ASN harus terus digaungkan.
“Netralitas itu tidak gampang, apalagi ada namanya kontestasi, harus terus digaungkan, dan diingatkan saja masih susah terlaksana,” ujarnya.
Mengenai keamanan di Sulsel, mulai dari tahapan pencalonan dan kampanye, Sulsel masuk daerah rawan. Namun, hingga saat ini semua berjalan dengan lancar dan aman.
“Alhamdulillah sampai sekarang mau berakhir masa kampanye tidak ada kejadian. Artinya kita bisa bersyukur bahwa kedepannya kita tidak ada persoalan berarti terkait penanganan Pilkada di Sulsel,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI, Dr La Bayoni mengatakan pertemuan tersebut terkait kesiapan pilkada di Sulsel.
“Kita sama-sama membahas tentang persiapan pilkada di Sulsel, yang jelas menjadi prioritas utama yaitu tentang netralitas ASN, kemudian potensi kerawanan yang perlu diantisipasi, serta pembentukan desk pilkada,” ucap La Bayoni.
Ia menyatakan untuk di Sulsel Bawaslu telah menyelesaikan indeks kerawanan pemilu, dan sudah menyiapkan langkah antisipasi.
Ia juga menjelaskan soal antisipasi masyarakat, konsentrasi dan penyelenggaraan itu sudah dilakukan. Yang jelas bahwa langkah antisipasi Bawaslu yang dilakukan terkait indeks kerawanan itu.
“Hasil yang sampai hari ini, membuktikan bahwa potensi itu belum terjadi, itu dapat diartikan langkah-langkah yang diambil oleh pemda, kemudian penyelenggara pemilu dan masyarakat di Sulsel semua telah menyatu untuk menciptakan kondisi pemilu yang aman dan damai,” jelasnya. (ant/KS)
