MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak usaha di wilayah tersebut.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan Makassar sebagai kota dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat potensi penerimaan daerah yang belum tergarap secara maksimal.
“Jika dimaksimalkan, potensi pendapatan daerah yang belum tergarap tersebut bisa mencapai ratusan miliar rupiah,” ujarnya di Makassar, Jumat (14/3).
Munafri menegaskan pemerintah kota berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejari Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.
Menurutnya, kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.
“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” katanya.
Munafri berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, termasuk optimalisasi pembayaran pajak usaha. (ant/KS)
