SAMARINDA — Dialog Rakyat dalam rangka pengawasan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh dr. H. Andi Satya Adi Saputra, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang membidangi kesejahteraan rakyat, digelar di Ruang Mulia Building, Jalan Awang Long, Samarinda, Minggu (14/12/2025).
Kegiatan dialog rakyat ini dipandu oleh Sadikin, Ketua Prima DMI Kalimantan Timur, dengan menghadirkan akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, unsur pemuda, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Samarinda.
Sejumlah akademisi hadir sebagai pemantik diskusi, di antaranya dosen Universitas Mulawarman Kemal Sandi, Juni Tristanto Lesmana, dan Husnul Khatimah, dosen STIA YAPPI Makassar H. Muhammad Jabar, serta Ketua KAMMI Kalimantan Timur Dedi Nur yang mewakili unsur pemuda.
Dalam dialog tersebut, dr. H. Andi Satya Adi Saputra lebih banyak mendengarkan dan menanggapi berbagai persoalan yang disampaikan peserta, khususnya terkait pendidikan, kesehatan, dan kebijakan anggaran di Kalimantan Timur.
Kemal Sandi menyoroti kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur.
“Mengenai APBD Kaltim yang mengalami efisiensi, harapannya tidak mengurangi kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat,” ujar Kemal Sandi.
Sementara itu, Juni Tristanto Lesmana mengangkat isu penunjukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie (RS AWS).
“Isu yang sedang viral terkait Dewan Pengawas RS AWS yang ditunjuk dari Universitas Hasanuddin Makassar, apakah dari Kalimantan Timur, misalnya Universitas Mulawarman atau tokoh Kaltim, tidak ada yang mampu menjadi Dewas,” ujar Juni Tristanto Lesmana.
Dari unsur pemuda, Ketua KAMMI Kalimantan Timur Dedi Nur menekankan keberlanjutan program pendidikan.
“Kami berharap dengan adanya efisiensi anggaran, program Pendidikan GratisPol tidak terdampak dan tetap dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Dedi Nur.
Husnul Khatimah menyoroti kesejahteraan dan penempatan tenaga pendidik.
“Kesejahteraan guru masih perlu mendapatkan perhatian serius, termasuk penempatan guru yang harus disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi,” ungkap Husnul Khatimah.
Sementara itu, H. Muhammad Jabar mengungkapkan persoalan angka putus sekolah di Kalimantan Timur.
“Jika kita melihat data putus sekolah di Kalimantan Timur mencapai sekitar 26.000 anak. Harapan kami, Program GratisPol dapat menjangkau seluruh masyarakat Kalimantan Timur tanpa terkecuali, karena pendidikan merupakan ujung tombak penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar H. Muhammad Jabar.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, dr. H. Andi Satya Adi Saputra menyampaikan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat.
“Penetapan Dewan Pengawas RS AWS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kami juga akan mengawal masukan-masukan masyarakat, terutama terkait isu pendidikan di Kalimantan Timur,” tegas dr. H. Andi Satya Adi Saputra.
Ia menambahkan bahwa masih terdapat kekurangan fasilitas pendidikan menengah di beberapa daerah.
“Untuk Sekolah Menengah Atas, kita masih kekurangan di Kota Balikpapan, sementara daerah lain relatif sudah mencukupi. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah,” tutupnya.(Jhm/KS)
