Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan melalui Bidang Instrumen dan Penguatan HAM memberikan edukasi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) kepada siswa SMPN 26 Makassar, sekaligus memantau pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (17/10/2025).
Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Idawati Parapak, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham di Indonesia. “Penguatan ini dilakukan serentak di seluruh Kanwil Kemenkumham untuk menginternalisasi nilai-nilai HAM secara langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain memberikan penyuluhan, tim juga melakukan pemantauan terhadap kualitas dan distribusi makanan dalam program MBG di sekolah. Idawati menyebutkan bahwa hasil pantauan menunjukkan pelaksanaan program berjalan baik. “Kami melihat para siswa senang dengan program ini. Kualitas makanan bersih, pengantaran cepat, dan distribusi ke siswa berjalan lancar,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, akademisi Universitas Hasanuddin, Wiranti, juga turut memberikan materi tentang pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Ia menekankan pentingnya membangun empati dan rasa hormat antar-siswa serta keberanian untuk melapor jika terjadi perundungan. “Bullying bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga pelanggaran terhadap martabat manusia. Setiap anak berhak merasa aman, dihargai, dan diterima di lingkungan sekolah,” jelasnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Daniel Rumsowek, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhakti Kementerian Hak Asasi Manusia pertama yang jatuh pada 21 Oktober 2025. “Momentum ini menjadi refleksi dan penguatan komitmen Kemenkumham untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan,” tuturnya.
Dalam rangkaian peringatan tersebut, Kemenkumham Sulsel juga meluncurkan inovasi baru bernama Sishamling (Sistem Layanan HAM Keliling), yaitu layanan khusus untuk memudahkan masyarakat melaporkan berbagai permasalahan terkait HAM. “Dengan adanya inovasi ini, pelayanan Kementerian HAM semakin dekat dengan masyarakat dan memperkuat kehadiran negara dalam melindungi hak-hak warga,” ujar Daniel. (ant/KS)
