MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri berkolaborasi memperkuat edukasi bagi anak-anak dan masyarakat tentang bahaya radikalisme yang kini banyak menyusup melalui ruang digital. Langkah ini menjadi komitmen bersama dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat dari ancaman ideologi ekstrem dan intoleransi di kalangan generasi muda.
Kasatgaswil Densus 88 Sulsel, Agung NM, mengatakan upaya ini merupakan bagian dari strategi preventif menghadapi tantangan zaman, di mana penyebaran paham radikal tak lagi berlangsung secara konvensional, melainkan melalui platform digital seperti media sosial dan permainan daring.
“Termasuk melalui gim online yang akrab dengan generasi muda,” ujarnya saat audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran Densus 88 di Balai Kota Makassar, Rabu (15/10/2025).
Menurut Agung, edukasi terhadap anak-anak di bawah umur tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga harus dilakukan bersama pemerintah daerah. Program ceramah dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, katanya, telah berjalan rutin sebagai bagian dari pendekatan preventif.
“Pertemuan kami dengan Pemkot Makassar ini untuk mempererat koordinasi dan memperkuat sinergi lintas lembaga dalam penanganan intoleransi, radikalisme, serta terorisme. Selama ini semua berjalan baik, namun kita ingin memperkuat sinergitas pengawasan dan edukasi,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat memperluas kerja sama dalam bentuk pencegahan dini, peningkatan literasi digital, dan pembinaan sosial agar potensi penyebaran paham ekstrem dapat ditekan sejak akar rumput.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fatur Rahim, menegaskan pentingnya memperkuat strategi preventif untuk melindungi generasi muda dari ideologi ekstrem yang kini marak menyusup lewat media sosial, konten digital, dan permainan daring.
“Kita juga harus memperkuat dan mem-backup agar tidak terjangkit yang namanya ‘nabi-nabi palsu’ dan sejenisnya,” ujarnya.
Fatur menjelaskan, kolaborasi antara Pemkot Makassar dan Densus 88 bukan hal baru, namun harus terus diperkuat seiring perkembangan teknologi yang membuat pola penyebaran radikalisme semakin canggih.
“Dengan semakin meluasnya perkembangan teknologi, penanganan kita juga harus makin melebar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan keterlibatan lintas dinas dan seluruh elemen masyarakat agar pengawasan dan edukasi terhadap bahaya paham ekstrem dapat berjalan efektif,” tegasnya. (ant/as)
