MAKASSAR, KORANSULSEL — Hingga 27 Juli 2025, serapan pupuk subsidi di Provinsi Sulawesi Selatan baru mencapai 372.475 ton atau setara 41 persen dari total alokasi 911.720 ton. Meski belum menyentuh separuh dari kuota, realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu.
“Penyaluran pupuk subsidi tahun ini lebih besar dibanding tahun 2024 yang hanya mencapai 363.437 ton hingga 27 Juli,” ujar Senior Manager PT Pupuk Indonesia Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulamapua), Sukodim, dalam keterangan resmi di Makassar, Senin (28/7/2025).
Sukodim mengakui bahwa rendahnya tingkat serapan lebih disebabkan oleh ketidakmaksimalan penebusan dari petani. Faktor utama adalah menurunnya daya beli.
“Faktornya memang daya beli petani. Ini yang kami tidak bisa intervensi. Tapi kalau soal ketersediaan dan penyaluran, kami pastikan siap dan maksimal. Kami bekerja sama dengan kios penyalur kami,” ungkapnya.
Selain persoalan ekonomi, kondisi alam juga turut berpengaruh. Beberapa lahan pertanian di sekitar danau, sungai, dan saluran irigasi rusak sehingga petani tidak langsung melakukan penanaman. Hal ini berdampak langsung pada minimnya penebusan pupuk subsidi.
Menanggapi kondisi tersebut, pihak Pupuk Indonesia tidak tinggal diam. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari kampanye “tebus pupuk bersama berhadiah”, mobil uji tanah untuk edukasi, hingga sosialisasi langsung lewat roadshow ke daerah.
“Kita lakukan roadshow agar tahu akar masalah rendahnya serapan. Kita juga adakan rapat koordinasi dengan bupati, wali kota, distributor, kios, dan kelompok tani,” jelas Sukodim.
Dari seluruh wilayah di Sulsel, Kabupaten Bone mencatatkan serapan tertinggi mencapai 147.387 ton atau 51 persen. Sebaliknya, Kota Makassar menjadi daerah dengan tingkat serapan terendah, hanya 15 persen dari alokasi yang tersedia. (ant/KS)
