MAKASSAR, KORANSULSEL – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kelestarian sumber daya laut melalui tata ruang laut berbasis zonasi. Upaya ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022, yang menjadi pedoman utama pembangunan ekonomi biru di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel, M. Ilyas, mengatakan bahwa pengawasan multisektor akan diperkuat agar seluruh aktivitas kelautan tetap sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). “Semua proses penataan ruang laut harus merujuk pada regulasi dan zonasi yang telah ditetapkan,” ujarnya di Makassar, Kamis (17/7/2025).
Berbagai program prioritas terus dijalankan, mulai dari pengembangan kawasan konservasi daerah, rehabilitasi ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, hingga pembangunan fasilitas produktif seperti rumpon dan apartemen ikan. Sulsel juga mendorong penggunaan kapal ramah lingkungan ukuran 1 GT, 5 GT, dan 15 GT, serta mengembangkan budidaya laut dan produksi garam rakyat.
“Kami juga fokus pada hilirisasi produk perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini,” kata Ilyas.
Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat pesisir, termasuk perempuan nelayan dan komunitas adat, dalam mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan. Sosialisasi regulasi dan penguatan peran pengawasan juga akan digencarkan ke seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan.
Menurut Ilyas, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memberikan arahan agar tata kelola ruang laut menjadi navigasi utama pembangunan ekonomi biru. Salah satunya adalah peningkatan resolusi RTRWP ke skala 1:50.000 untuk memperjelas interaksi zonasi perairan.
Komitmen tersebut telah membuahkan hasil. Dalam tiga tahun terakhir, Sulsel berhasil menanam 3,5 juta batang mangrove, melakukan transplantasi terumbu karang, membangun apartemen ikan, serta mengembangkan pelabuhan dan kawasan pesisir. Atas keberhasilan itu, Sulsel diganjar penghargaan nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebagai provinsi dengan penyelenggaraan penataan ruang laut terbaik. (ant/KS)
