MAKASSAR – Komisi X DPR RI menyerap berbagai aspirasi dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) serta revisi Undang-Undang Statistik.
Aspirasi tersebut dihimpun dalam kunjungan kerja masa reses Komisi X DPR RI di Makassar, Jumat (24/7/2026), sebagai bagian dari upaya menyusun regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan masukan dari berbagai pihak sangat penting untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dan tantangan yang dihadapi di daerah.
“Kami ingin memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan berbagai kebijakan, efektivitas program, penyerapan anggaran, hingga tantangan yang dihadapi daerah,” ujarnya.
Menurutnya, hasil kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi dalam pembahasan kebijakan maupun anggaran di DPR RI.
Lalu Hadrian menilai Sulawesi Selatan memiliki capaian yang cukup baik di sektor pendidikan dan literasi. Berdasarkan Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), angka partisipasi kasar pendidikan tinggi mencapai 41,83 persen dan masuk 10 besar nasional.
Selain itu, berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2024 yang dipublikasikan Perpustakaan Nasional RI, Sulawesi Selatan mencatat skor 88,24 poin, tertinggi di Indonesia.
Meski demikian, ia menegaskan peningkatan kualitas pendidikan harus terus dilakukan agar capaian tersebut mampu melahirkan sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat nasional maupun global.
“Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam pembahasan kebijakan maupun anggaran di DPR RI,” katanya.
Dalam sesi diskusi, peserta juga membahas sejumlah isu strategis, di antaranya pemerataan distribusi guru, peningkatan kesejahteraan dosen, penguatan perguruan tinggi daerah, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pengembangan riset dan inovasi, penguatan perpustakaan dan budaya literasi, revitalisasi sekolah, pelestarian cagar budaya, hingga pengembangan sarana olahraga.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional.
Menurutnya, kebijakan yang dihasilkan nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sektor pendidikan, kebudayaan, riset, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. (MK)
Editor: Agus S.
