Makassar – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia Pendidikan Nonformal (HISPPI PNF) Sulawesi Selatan periode 2025–2030 resmi dilantik dan dikukuhkan di Hotel Remzy, Jalan Boulevard, Makassar.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Kepala Balai BPPMPV KPTK, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata, Organisasi Mitra Pendidikan dan jajaran pengurus DPC HISPPI PNF dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan itu, sambutan Ketua Umum HISPPI PNF yang dibacakan oleh Nirwan Hudri menekankan pentingnya transformasi organisasi melalui penguatan basis data dan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, data merupakan fondasi utama organisasi yang kuat. Database anggota yang akurat akan memudahkan organisasi dalam memetakan kebutuhan anggota, menyusun program yang tepat sasaran, memperkuat advokasi profesi, serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan organisasi.
Selain itu, HISPPI PNF juga didorong untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Mengingat hingga saat ini belum terdapat bidang khusus di Dinas Pendidikan Provinsi yang secara spesifik membina organisasi profesi seperti HISPPI, maka organisasi harus membangun kemitraan yang lebih luas dengan pemerintah daerah, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), dunia usaha dan dunia industri, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi, asosiasi profesi, serta para pemangku kepentingan lainnya.
“Kolaborasi adalah kekuatan. Organisasi yang mampu membangun jejaring akan tumbuh lebih cepat dibandingkan organisasi yang berjalan sendiri,” ujar Nirwan Hudri saat membacakan sambutan Ketua Umum HISPPI PNF pada Minggu (28/6/26)
Sementara itu, Ketua DPD HISPPI PNF Sulawesi Selatan periode 2025–2030 menyampaikan komitmennya untuk menjadikan HISPPI PNF Sulsel sebagai organisasi yang semakin solid dan profesional dalam melahirkan instruktur pendidikan nonformal yang kompeten, bersertifikasi, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dan kebutuhan dunia kerja.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun kerja sama strategis dengan perguruan tinggi, pemerintah, serta berbagai mitra berbasis link and match guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Kami berharap pemerintah memberikan dukungan melalui kemudahan regulasi sertifikasi kompetensi, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelibatan aktif instruktur HISPPI dalam berbagai program pelatihan kerja dan pengentasan pengangguran di daerah,” ujarnya.
Dalam evaluasinya terhadap kondisi pendidikan nonformal di Sulawesi Selatan, Ketua DPD HISPPI PNF Sulsel menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang harus menjadi perhatian bersama. Di antaranya adalah perlunya standardisasi mutu lembaga pendidikan nonformal, pemerataan kualitas pengajaran dan kurikulum lembaga kursus di seluruh kabupaten dan kota, peningkatan pengakuan masyarakat dan dunia industri terhadap lulusan pendidikan nonformal, serta percepatan sertifikasi kompetensi bagi para pendidik.
Melalui kepengurusan baru periode 2025–2030, DPD HISPPI PNF Sulawesi Selatan optimistis dapat memperkuat peran pendidikan nonformal sebagai salah satu pilar penting dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten, siap kerja, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.(Rls/KS)
