MAKASSAR – Akademisi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr Hadawiah Harita menegaskan arah kebijakan pendidikan nasional harus fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna mendorong kemajuan bangsa.
Menurut dia, kualitas pendidikan menjadi fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang cerdas, kompetitif, dan mampu bersaing di tengah perkembangan zaman.
“Kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh sistem pendidikan yang kuat, mulai dari lingkungan keluarga hingga jalur formal,” ujar Hadawiah di Makassar, Sabtu (3/5).
Ia menilai masyarakat yang berkualitas lahir dari sistem pendidikan yang baik, bukan melalui pemberian perlakuan istimewa kepada pihak yang tidak memiliki kompetensi di bidang pendidikan maupun dunia kerja.
Pada momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Hadawiah juga menyoroti minimnya ruang bagi akademisi untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan negara.
Menurut dia, kritik dan masukan dari kalangan kampus kerap dianggap sebagai bentuk serangan, padahal sejatinya merupakan bagian dari upaya membangun sistem yang lebih baik.
“Masukan dari akademisi seharusnya dipandang sebagai kritik konstruktif demi perbaikan kebijakan,” katanya.
Selain itu, persoalan kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi perhatian serius. Ia menilai guru honorer hingga kini masih belum memperoleh hak dan kesejahteraan yang layak.
Hadawiah juga menyinggung kebijakan yang berpotensi membatasi peran guru non-ASN mulai 2027, yang menurutnya dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik.
Tidak hanya itu, ia menilai rencana penutupan sejumlah program studi yang dianggap tidak sesuai kebutuhan industri perlu dikaji ulang secara matang.
Pasalnya, berbagai sektor industri masih membutuhkan sumber daya manusia dari banyak disiplin ilmu yang berbeda.
Pandangan serupa disampaikan Akademisi Universitas Hasanuddin Dr Nuvida Raf. Ia berharap pemerintah menempatkan sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
Nuvida mengaku prihatin karena peran akademisi dinilai semakin terpinggirkan dalam proses pengambilan kebijakan negara.
“Sumbangan pemikiran dari kalangan kampus seharusnya mendapat ruang yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan bangsa,” ujarnya. (ant/MK)
Editor: Agus S
