MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau kawasan permukiman padat di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, guna memetakan penataan hunian layak bagi warga.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pemantauan langsung kondisi kawasan yang tergolong kumuh dan membutuhkan penanganan serius dalam program penataan permukiman perkotaan.
Munafri bersama Fahri Hamzah menyusuri lorong-lorong permukiman warga yang berada tidak jauh dari Pasar Tradisional Pannampu.
Di lokasi itu, keduanya melihat secara langsung kondisi rumah-rumah warga yang berdempetan dengan akses jalan yang sempit serta lingkungan yang dihuni masyarakat dengan tingkat kepadatan tinggi.
Beberapa bangunan bahkan berdiri sangat berdekatan satu sama lain, menggambarkan tantangan besar dalam penataan kawasan, mulai dari persoalan sanitasi, sistem drainase, hingga kualitas hunian yang layak bagi masyarakat.
Selain memantau kondisi fisik lingkungan, rombongan juga berdialog dengan sejumlah warga untuk mendengar langsung kondisi kehidupan mereka di kawasan tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar Mahyuddin yang turut mendampingi kunjungan tersebut menjelaskan Pemerintah Kota Makassar telah mengusulkan program penataan kawasan melalui pembangunan hunian vertikal dengan dukungan dari pemerintah pusat.
“Hari ini Pak Wamen PKP mengunjungi salah satu kawasan kumuh di Kecamatan Tallo untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kami juga mengusulkan pembangunan hunian vertikal di kawasan sekitar pasar tersebut dengan dukungan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut Mahyuddin, pembangunan hunian vertikal dinilai menjadi salah satu solusi untuk menata kawasan permukiman padat sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat yang selama ini hidup di lingkungan dengan keterbatasan lahan.
Dengan konsep hunian vertikal, kawasan permukiman diharapkan dapat tertata lebih baik serta mampu menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi warga.
Pemerintah Kota Makassar juga berharap sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mempercepat penanganan kawasan kumuh di wilayah tersebut sehingga program penataan permukiman dapat segera direalisasikan.
“Kunjungan lapangan ini diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh di Kota Makassar,” katanya. (ant/KS)
