MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar meminta aparat kepolisian menindak tegas aksi tembak-tembakan menggunakan senjata mainan berpeluru plastik dan jeli yang marak terjadi selama bulan Ramadhan dan dinilai meresahkan masyarakat.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan permainan tersebut tidak bisa lagi dianggap sepele karena sudah mengganggu ketertiban umum.
“Ini tidak bisa dianggap sepele, tidak boleh dibiarkan. Permainan tembak-tembak itu harus ditangani secara serius oleh seluruh pihak. Penanganan dan pengawasannya, mulai dari kepolisian, pemerintah kecamatan hingga lingkungan keluarga RT/RW harus bertindak,” ujar Munafri di Makassar, Senin (2/3/2026).
Ia menjelaskan, selama Ramadhan banyak remaja dan pelajar memainkan senjata mainan jenis “mega”, yang merujuk pada seri mainan tembakan seperti nerf mega dengan peluru busa atau peluru jeli. Awalnya permainan tersebut dirancang sebagai hiburan aman bagi anak-anak, namun dalam praktiknya di Makassar kerap dilakukan secara berlebihan.
Fenomena ini umumnya terjadi pada malam hari usai salat tarawih. Sejumlah remaja terlihat saling menembak di jalan raya, bahkan sambil mengendarai sepeda motor. Aksi tersebut dinilai berisiko tinggi dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
“Sebagian anak menggunakan senapan mainan itu sambil berkendara dan menembak dari atas motor, yang sangat berisiko. Persoalan ini tidak bisa dibiarkan. Jangan dianggap main-main, karena sudah mengganggu ketertiban umum dan suasana Ramadhan,” katanya.
Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, meski hanya berupa mainan, peluru plastik maupun jeli tetap berpotensi melukai dan memicu konflik di tengah masyarakat jika tidak diawasi dengan baik.
“Bukan cuma sekadar mainan. Kalau mencelakakan orang lain dan mengganggu ketertiban umum, tentu harus ada langkah tegas dari pihak keamanan,” ujarnya.
Pemkot Makassar berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan khusyuk. Pemerintah juga mengajak peran aktif orang tua, RT/RW, serta aparat wilayah untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak dan remaja di lingkungan masing-masing. (ant/KS)
