MAKASSAR – Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi lonjakan angkutan Lebaran 2026. Koordinasi nasional digelar guna memastikan kesiapan infrastruktur, keselamatan, dan pelayanan publik selama arus mudik dan balik.
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi, memimpin langsung Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran yang dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, unsur Forkopimda Sulsel, instansi vertikal, serta operator transportasi lintas moda di Makassar, Jumat (28/2/2026).
Dudy menegaskan bahwa angkutan Lebaran merupakan agenda nasional yang menjadi ujian kesiapan ekosistem transportasi, baik dari sisi infrastruktur, keselamatan, maupun koordinasi antarinstansi.
“Angkutan Lebaran adalah agenda nasional yang membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator transportasi, serta aparat keamanan. Kita harus memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan tepat waktu,” ujarnya.
Ia menekankan, keberhasilan penyelenggaraan angkutan Lebaran tidak hanya diukur dari kelancaran arus penumpang, tetapi juga dari kemampuan menjaga standar keselamatan dan kualitas layanan publik.
Menurutnya, integrasi antarmoda transportasi menjadi perhatian utama, khususnya di wilayah dengan karakteristik kepulauan seperti Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebut posisi geografis Sulsel menjadikan provinsi ini sebagai salah satu simpul utama pergerakan masyarakat dan distribusi logistik selama musim mudik.
“Sulawesi Selatan memiliki peran strategis sebagai hub transportasi Indonesia Timur. Koordinasi seperti ini sangat penting agar seluruh potensi kendala dapat diantisipasi sejak awal dan pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan personel di lapangan, pengaturan lalu lintas, serta penguatan sistem pengawasan untuk memastikan arus mudik dan balik berjalan lancar.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah sepakat meningkatkan pengawasan, optimalisasi sarana-prasarana, serta respons cepat terhadap potensi gangguan demi menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama periode angkutan Lebaran 2026. (ant/KS)
