MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mulai menertibkan seluruh pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas drainase dan trotoar. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus menata wajah kota agar lebih rapi dan tertib.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis. Pemerintah mengedepankan dialog sehingga proses berjalan tanpa gesekan berarti.
“Intinya kita ingin mengembalikan semua fungsi fasilitas umum itu dan menata kota. Penertiban itu dilakukan secara persuasif dan humanis dan hampir semua pedagang membongkar sendiri lapaknya,” ujarnya, Kamis.
Munafri menjelaskan, kebijakan ini bukan sekadar penggusuran, tetapi dibarengi solusi konkret. Pemkot telah menyiapkan lahan khusus di kawasan ekonomi untuk menampung para PKL agar tetap bisa berjualan di lokasi yang lebih tertata.
Menurutnya, penataan PKL merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara ketertiban ruang publik dan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
“Kami menghadirkan pendekatan yang seimbang, menjaga ketertiban, kebersihan, serta fungsi ruang publik, sekaligus memastikan pelaku UMKM tetap memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang,” katanya.
Relokasi akan dilakukan bertahap melalui skema pemindahan ke sejumlah lokasi yang sudah diidentifikasi, termasuk rencana pengembangan sentra UMKM dan kawasan tematik. Pemerintah juga tengah mendata aset milik daerah yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi usaha baru bagi PKL.
“Penataan ini akan terus berlanjut, di semua kecamatan. Perlahan, sedikit demi sedikit kita tata agar kota ini bersih,” tegas Munafri.
Ke depan, Pemkot Makassar bahkan mempertimbangkan pengadaan lahan khusus untuk pedagang kaki lima. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen menghadirkan kota yang tertib tanpa mematikan denyut ekonomi masyarakat. (ant/KS)
