MAKASSAR – Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dinilai dapat menjadi solusi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target transisi menuju energi bersih. Pandangan tersebut disampaikan sejumlah akademisi dalam diskusi energi di Makassar, Rabu.
Pakar energi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Muhammad Bachtiar Nappu menyebut model Small Modular Reactor (SMR) lebih relevan bagi Indonesia dibandingkan PLTN konvensional berkapasitas besar.
“PLTN modular dalam bentuk SMR itu truly energy security for the future adalah PLTN, tapi dalam bentuk yang small,” ujarnya.
Ia mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia dalam mendorong pengembangan energi nuklir di dalam negeri.
Menurut Bachtiar, Indonesia memiliki sumber daya uranium dan thorium sebagai bahan baku dasar nuklir yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Bangka Belitung, Kalimantan, hingga Mamuju.
Ia menilai teknologi SMR lebih cocok untuk Indonesia sebagai negara kepulauan karena kapasitasnya lebih kecil dan fleksibel. Reaktor modular dapat dibangun bertahap sesuai kebutuhan daerah, terutama untuk memperkuat elektrifikasi wilayah terpencil.
“Lebih baik dibangun yang small ini daripada PLTN konvensional. Karena PLTN konvensional minimal kapasitasnya 1.000 MW. Tapi kalau small, misalnya 50 MW,” katanya.
Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik Sulawesi Selatan M Kafrawy Saenong menilai pengembangan nuklir merupakan bagian dari diversifikasi energi nasional yang perlu didukung dengan tata kelola yang kuat dan melibatkan banyak pihak.
Menurut dia, nuklir harus diposisikan sebagai opsi energi masa depan yang realistis untuk menjawab kebutuhan listrik yang terus meningkat.
“Energi nuklir adalah salah satu alternatif yang menjadi pilihan negara kita,” ujarnya.
Ia menekankan aspek keselamatan dan riset harus menjadi prioritas agar pengembangan PLTN dapat diterima masyarakat. Pengawasan ketat serta pelibatan sains dinilai penting untuk memastikan proyek berjalan aman dan transparan.
Kafrawy juga mendukung rencana pengembangan PLTN di Kalimantan Barat yang memiliki potensi uranium.
“Kalau ini dijadikan lahan uji coba, tentu sangat menjanjikan. Ini bisa menjadi model utama, lalu pengembangan selanjutnya untuk daerah-daerah terpencil. Karena nuklir bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi penyediaan bahan baku juga penting,” katanya.
Sementara itu, Ekonom Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Prof Syamsuri Rahim menilai pengembangan energi nuklir berpotensi mendorong pemerataan elektrifikasi yang lebih efisien dan terjangkau, terutama di wilayah terpencil.
Menurutnya, akses listrik yang merata akan membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
“Kalau energi sudah bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, maka ekonomi juga akan tumbuh,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan pembangunan PLTN harus dibarengi pemetaan kebutuhan energi nasional berbasis data agar investasi besar di sektor ini efektif dan berkelanjutan. Pemerintah juga diminta tetap mengembangkan sumber energi bersih lain sesuai karakteristik daerah.
“Tidak semua kebutuhan energi bisa dipenuhi hanya dengan nuklir. Pemerintah tetap harus punya program diversifikasi energi,” katanya. (ant/KS)
