MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan bahwa setiap program pemenuhan gizi harus dikelola secara profesional dan bebas dari praktik korupsi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama anak sekolah.
“Setiap program harus dikelola secara profesional, tepat sasaran, dan bebas dari praktik koruptif demi menjamin manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Andi Sudirman saat membuka Sosialisasi Anti Korupsi dan Bimbingan Teknis Akuntabilitas Keuangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar Badan Gizi Nasional di Makassar, Sabtu.
Ia menekankan bahwa penguatan integritas dalam pelayanan publik merupakan bagian penting dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait pemenuhan gizi masyarakat.
Acara sosialisasi ini dihadiri ribuan anggota SPPG dari berbagai kabupaten/kota di Sulsel, sebagai langkah untuk memperkuat tata kelola program gizi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Gubernur menilai bahwa keberhasilan pemenuhan gizi sangat dipengaruhi sistem pengelolaan yang kuat serta kompetensi sumber daya manusia. Karena itu, ia mendorong kolaborasi erat antara Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah untuk memastikan setiap layanan berjalan sesuai standar.
“Dengan penerapan sistem yang lebih kuat dan SDM yang lebih kompeten, pemenuhan gizi dapat berjalan lebih efektif dan memberi dampak nyata, terutama bagi anak sekolah dan masyarakat kita,” kata Andi Sudirman.
Ia juga menekankan bahwa praktik koruptif sekecil apa pun tidak boleh dibiarkan, karena akan berdampak langsung pada kualitas layanan, keamanan pangan, dan kesehatan penerima manfaat.
Menurutnya, pengawasan dan komitmen integritas harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas para pelaksana di lapangan, termasuk SPPG yang menjadi ujung tombak distribusi makanan bergizi. (ant/KS)
