MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memperketat pengawasan dan pengamanan di Kecamatan Tallo sebagai langkah meredam konflik berkepanjangan antara dua kelompok warga yang kembali memanas dalam beberapa hari terakhir.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, pemerintah bersama unsur TNI-Polri akan mengambil langkah kolaboratif untuk memastikan keamanan wilayah utara kota benar-benar pulih.
“Pemerintah bersama TNI dan Polri akan mengambil langkah kolaboratif, mengupas penyebab konflik yang selama ini muncul tenggelam di kawasan itu,” ujarnya, Jumat.
Forum rembuk kembali digelar bersama Dandim 1408/Makassar Letkol Kav Ino Dwi Setyo Darmawan, Wakapolrestabes Makassar AKBP Andi Erma Suryono, serta tokoh masyarakat. Dalam pertemuan itu, sejumlah pola pengamanan baru disiapkan untuk mencegah bentrokan lanjutan.
Munafri menegaskan bahwa posko-posko keamanan akan diperketat dan dioptimalkan. Penjagaan akan melibatkan TNI-Polri, Satpol PP, RT/RW, hingga warga sekitar sebagai langkah pencegahan.
Selain penebalan pengamanan, Munafri menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelaku kriminal yang memanfaatkan konflik.
“Ini kriminal yang harus segera diselesaikan. Kita harus hadir memastikan tidak ada lagi aksi brutal seperti membakar bahkan menghilangkan nyawa,” tegasnya.
Selain pendekatan keamanan, pemerintah juga menyiapkan program pemberdayaan untuk meredakan ketegangan jangka panjang. Pola ini mencakup pendidikan nonformal untuk anak-anak usia dini hingga pelatihan kerja bagi warga usia produktif.
Tidak hanya itu, Pemkot Makassar mempertimbangkan membangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kawasan tersebut. Menurut Munafri, ketiadaan sekolah tingkat menengah membuat anak-anak dari dua kelompok warga tidak pernah berinteraksi dalam satu lingkungan yang sama.
“Di sana tidak ada sekolah SMP. Sehingga tidak ada ruang interaksi. Mereka tidak pernah bertemu dalam satu titik bersama. Ini yang akan kita bangun,” ujarnya.
Munafri menekankan bahwa fokus pemerintah adalah menata ulang kehidupan masyarakat dan memastikan warga memahami bahwa konflik tidak memberikan keuntungan apa pun.
“Semua rugi dengan keadaan ini. Bapak-bapak terhambat mencari nafkah, ibu-ibu kesulitan mengantar anak sekolah, anak-anak juga terhambat belajar,” katanya. (ant/KS)
