MAKASSAR – Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dana hibah senilai Rp9,5 miliar yang disalurkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar pada periode 2023–2024.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Makassar, Arifuddin Achmad, mengatakan bahwa penyelidikan kasus tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan indikasi kuat adanya penyimpangan penggunaan dana hibah.
“Saat ini kami sedang melakukan pendalaman dengan mengusut dugaan korupsi di Baznas. Dugaan korupsinya terkait penyimpangan dana hibah,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Rabu (15/10/2025).
Ia menjelaskan, hingga kini penyidik telah memeriksa sekitar 12 orang saksi, termasuk pengurus Baznas dan sejumlah pihak yang diduga mengetahui penggunaan dana hibah tersebut.
“Ada beberapa pengurus Baznas sudah diperiksa penyidik. Itu juga termasuk pihak terkait yang mengetahui soal penggunaan dana hibah itu,” ungkap Arifuddin.
Plt Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar ini menuturkan, dugaan penyimpangan dana tersebut terungkap setelah hasil audit menunjukkan penyaluran bantuan tidak sesuai peruntukan sebagaimana diatur dalam ketentuan.
“Contohnya, dana hibah itu semestinya diperuntukkan bagi santri dan santriwati, tapi dalam pelaksanaannya justru digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai sasaran,” jelasnya.
Meski status perkara telah naik ke tahap penyidikan, Kejari Makassar belum menetapkan tersangka. Arifuddin menegaskan, penetapan tersangka akan dilakukan setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap.
“Setelah semua tahapan penyidikan rampung dan berkasnya lengkap, baru akan kami ekspose untuk menetapkan tersangka,” katanya menegaskan.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan lembaga pengelola zakat yang seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. (ant/KS)
