MAKASSAR – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sulsel menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai Rp10,32 triliun.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Fadriaty AS, menjelaskan proyeksi pendapatan daerah setelah pembahasan ditetapkan sebesar Rp10,40 triliun. Angka itu turun sekitar Rp19,14 miliar dari target awal. Adapun belanja daerah ditetapkan Rp10,32 triliun atau lebih rendah dari rencana semula Rp10,47 triliun.
“Pembahasan APBD Perubahan ini kami genjot selama tiga hari tiga malam tanpa jeda di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Hasilnya, disepakati sejumlah rekomendasi yang wajib dijalankan Pemprov,” ujar legislator yang akrab disapa Enceng itu dalam rapat paripurna di Makassar, Jumat (12/9/2025).
Rekomendasi tersebut antara lain optimalisasi pendapatan rumah sakit daerah, transparansi penggunaan anggaran kesehatan, perhatian pada proyek infrastruktur strategis, serta peningkatan pengawasan pertambangan dan pemanfaatan aset daerah.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, yang hadir dalam penandatanganan persetujuan bersama, menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Banggar, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bekerja maraton merampungkan pembahasan.
“Perubahan APBD 2025 ini bukan sekadar angka fiskal, tetapi upaya menyelaraskan program daerah dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Seluruh perangkat daerah harus segera menindaklanjuti kesepakatan ini dengan kerja cepat dan tepat,” tegasnya.
Andi menambahkan, dokumen APBD Perubahan 2025 selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Seperti diketahui, pembahasan dilakukan di Kantor Dinas BMBK yang kini menjadi kantor sementara DPRD Sulsel setelah gedung utama di Jalan Urip Sumoharjo terbakar saat aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025 lalu. (ant/ST)
Editor: Agus S
