MAKASSAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkesan dengan pelayanan gratis pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Makassar.
“Saya dan Pak Mendagri tadi terkesan melihat langsung dua konter PBG dan BPHTB. Prosesnya betul-betul gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar Sirait, Kamis (11/9).
Ara memberi apresiasi atas kinerja Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham yang cepat melakukan terobosan setelah dilantik. “Saya kasih nilai delapan untuk kinerja sektor perumahan dan pelayanan rakyat kecil. Harapannya nanti bisa sembilan,” ucapnya.
Menurut Ara, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pelayanan publik bagi masyarakat kecil. “Terima kasih Pak Wali dan Ibu Wali atas kinerjanya yang sangat baik,” ujarnya.
Mendagri Tito Karnavian menambahkan, keberadaan outlet PBG dan BPHTB di MPP sangat memudahkan masyarakat. “Kalau tidak ada outlet ini, masyarakat harus ke dinas tata ruang, BPN, hingga urusan pita KPR. Di sini cukup satu atap, semua lengkap,” jelasnya.
Tito menyebut dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru 285 memiliki MPP. Ia mendorong agar seluruh daerah segera membangun MPP dan memasukkan layanan penting seperti PBG dan BPHTB. “Kalau MPP ada di semua daerah, urusan publik akan lebih mudah,” tegasnya.
Usai meninjau MPP, kedua menteri juga menyempatkan diri melihat War Room Pemkot Makassar yang memantau situasi kota melalui ratusan kamera CCTV di berbagai titik strategis. (ant/KS)
