MAKASSAR, KORANSULSEL – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting di bawah 20 persen pada tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangannya di Makassar, Jumat (1/8/2025), menyikapi hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terbaru.
Berdasarkan data SSGI 2024, angka stunting di Provinsi Sulsel tercatat mengalami penurunan signifikan, dari 27,4 persen pada 2023 menjadi 23,3 persen pada tahun ini. Meskipun menunjukkan tren positif, Fatmawati menilai bahwa capaian tersebut belum cukup dan masih membutuhkan intervensi menyeluruh yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Kolaborasi adalah kunci percepatan penurunan stunting,” tegasnya.
Fatmawati juga menyoroti masih tingginya angka stunting di beberapa kabupaten. Ia menyebut Kabupaten Jeneponto memiliki prevalensi stunting tertinggi di Sulsel, yakni sebesar 37,0 persen, diikuti Kabupaten Enrekang dengan angka 34,3 persen pada tahun 2024. Fakta ini menunjukkan bahwa intervensi perlu difokuskan secara lebih intensif di daerah-daerah dengan prevalensi tinggi.
Untuk itu, ia menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, hingga media, dalam mendukung program percepatan penurunan stunting.
Pemerintah Provinsi Sulsel telah meluncurkan sejumlah program strategis guna mempercepat upaya tersebut. Di antaranya adalah Aksi Stop Stunting, penguatan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dan Program GENTING atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam membantu anak-anak berisiko stunting.
Intervensi dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik meliputi pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan suplementasi gizi kepada ibu dan anak. Sementara itu, intervensi sensitif menyasar peningkatan akses terhadap air bersih, sanitasi layak, pendidikan, serta penguatan jaminan sosial untuk keluarga berisiko. (ant/KS)
Editor: Agus S
