MAKASSAR, KORANSULSEL – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Fadjry Djufry, menyambut baik rencana investasi dari perusahaan asal Vietnam, PT Happiness True, yang berencana mengembangkan sapi perah di Sulsel. Investasi ini diharapkan menjadikan Sulsel sebagai salah satu sentra sapi perah nasional.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (23/1), Fadjry meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mempercepat proses perizinan investasi tersebut. Selain dari Vietnam, investor asal Korea Selatan juga tertarik berinvestasi di Sulsel.
“Saya menjabat di sini kurang lebih dua hingga tiga bulan ini. Investor yang masuk ini dibantu oleh Pak Menteri Pertanian, dan menteri-menteri lain juga ikut membantu agar investasi bisa masuk ke Sulsel,” ungkapnya.
Investor asal Vietnam membutuhkan lahan seluas 18 ribu hektare di Kabupaten Wajo dan Sidrap untuk memulai proyek yang direncanakan melibatkan 250 ribu ekor sapi perah. Dengan harga satu ekor sapi perah mencapai Rp40 juta, nilai investasi hanya untuk pengadaan sapi diperkirakan mencapai Rp4 triliun.
“Kami sudah cek lokasinya, dan Wajo serta Sidrap sangat cocok untuk pengembangan ini. Kami berharap Sulsel bisa menjadi sentra sapi perah di Indonesia,” tambah Fadjry.
Namun, Fadjry mengakui adanya persoalan terkait operasional lahan milik masyarakat. Untuk itu, pihaknya mengundang DPRD Provinsi, bupati, serta Ketua Satgas Investasi untuk duduk bersama dan mencari solusi.
Ia juga menyarankan agar masyarakat pemilik lahan dilibatkan dalam proyek ini, baik sebagai pekerja maupun pengelola lahan.
“Saya ingin bupati dan anggota DPRD turun membantu menyelesaikan hal ini paling tidak dalam satu minggu. Nilai investasi sapi saja sudah Rp4 triliun, belum termasuk infrastrukturnya. Dampaknya pasti besar, termasuk membuka ribuan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulsel,” jelasnya.
Rencana investasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memperkuat posisi Sulsel sebagai wilayah strategis dalam sektor peternakan nasional. (ant/KS)