Senin, Februari 17, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sulsel Ditargetkan Tanam 10 Ribu Hektare Jagung untuk Swasembada Pangan

MAKASSAR, KORANSULSEL – Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ditargetkan menanam jagung seluas 10 ribu hektare sebagai langkah awal mewujudkan program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Pencanangan pertama untuk Sulsel adalah 10 ribu hektare,” ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry, usai mengikuti Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman secara virtual dari Makassar, Senin (13/1/2025).

Fadjry menjelaskan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan dan kesepahaman (MoU) antara Kapolri dan Kementerian Pertanian terkait ketahanan pangan. Program ini akan melibatkan bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa dengan target penanaman jagung di lahan seluas satu juta hektare secara nasional.

“Kami akan meluncurkan program ini di Kabupaten Jeneponto pada 15 Januari 2025. Sulsel siap mendukung program Presiden terkait ketahanan pangan,” tambahnya.

Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan, yang turut mengikuti rapat, menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung penuh program ini. “Kepolisian akan memastikan program ini berhasil, mengingat ini adalah langkah strategis untuk kebutuhan pangan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, hasil dari program ini juga akan mendukung asupan makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengapresiasi dukungan luar biasa dari Kepolisian Republik Indonesia terhadap sektor pertanian. Ia juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan jagung dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Penanaman perdana akan dimulai Rabu, 15 Januari 2025. Kepolisian juga telah membantu mengawal distribusi pupuk, mencegah penyalahgunaan, dan memberantas pupuk palsu yang merugikan petani,” jelas Andi Amran.

Ia menambahkan bahwa ditemukan penyimpangan pupuk bersubsidi di beberapa daerah, termasuk Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, dengan potensi kerugian mencapai Rp3,2 triliun. Selain itu, terdapat 27 perusahaan terlibat dalam kasus pupuk palsu, di mana lima di antaranya sepenuhnya palsu.

Dalam kondisi iklim ekstrem seperti El Nino dan La Nina, Andi Amran menegaskan perlunya peran aktif berbagai pihak, termasuk kepolisian, Kemendagri, dan TNI, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) pada 3 Maret 2011.

“Dampak iklim ekstrem ini dirasakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Petani kita adalah yang paling menderita,” pungkasnya. (ant/KS)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER