JAKARTA, KORANSULSEL – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, bertemu dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (23/12/2024).
Pertemuan ini membahas implementasi reformasi birokrasi dan penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini menyampaikan apresiasi atas peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kemenperin selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, Kemenperin berhasil meraih predikat “A,” mencerminkan komitmen kuat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Secara umum, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenperin juga menunjukkan tren positif, dengan predikat ‘BB’ yang diraih pada tahun 2023,” jelas Rini.
Indeks RB dan SAKIP Kemenperin saat ini juga berada di atas rata-rata Kementerian/Lembaga. “Kemenperin perlu meningkatkan komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan implementasi SAKIP dan RB untuk mendorong dampaknya kepada masyarakat dan stakeholders,” ujarnya.
Terkait penataan OTK, Menteri Perindustrian telah menyampaikan usulan penataan organisasi Kemenperin. Usulan tersebut diantaranya yaitu penataan struktural dan perubahan nomenklatur di beberapa unit kerja.
Rini menambahkan penataan dan pembentukan unit organisasi di lingkungan Kemenperin sebagaimana diusulkan pada prinsipnya masih sejalan pada pengaturan batas besaran organisasi yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Usulan tersebut juga dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Seperti usulan penataan organisasi pada Ditjen Industri Agro dapat kami pahami sebagai upaya melanjutkan hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan nilai ekspor di dalam negeri sesuai dengan Program Asta Cita,” tambah Rini.
Sementara itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pertemuan tersebut memberikan apresiasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB dalam dukungannya pada evaluasi dan dukungan dalam peningkatan nilai RB serta penataan OTK di lingkup Kemenperin.
“Penataan OTK diperlukan dalam rangka percepatan pelayanan birokrasi untuk mendukung program kerja Presiden,” pungkasnya.(KS)
