MAKASSAR, KORANSULSEL – Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, mencatat pada 2023 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp1,56 triliun atau 79,78 persen dari target Rp1,96 triliun pada 2024.
“Ini memberikan gambaran yang secara kumulatif meningkat dari segi nominal, dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya,” kata Pj Sekda Kota Makassar Firman Hamid Pagarra saat menyampaikan penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat DPRD Kota Makassar, Makassar, Sulsel, Kamis.
Pada kesempatan itu, Firman juga mengingatkan ke depan tantangan dan persoalan yang muncul terkait optimalisasi pendapatan daerah begitu besar.
Firman pun berharap upaya dan kerja keras serta sinergi yang telah terbangun selama ini dalam meningkatkan PAd tetap dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan.
“Secara khusus kepada seluruh jajaran eksekutif, utamanya SKPD pengelola pendapatan, saya minta untuk lebih fokus meningkatkan kinerja, kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap berpedoman teguh pada kaidah hukum yang berlaku,” urainya.
Terkait capaian pendapatan pada 2023, ia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan para anggota Dewan atas pengawasannya dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Dalam penjelasannya, Firman mengatakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikannya merupakan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 ini meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, alur kas dan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 yang telah disesuaikan dengan koreksi dan rekomendasi hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Menurut Firman, berbagai program dan kegiatan pada 2023 telah terlaksana dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemui sejumlah kendala dan tantangan. Namun, dapat teratasi atas dukungan berbagai pihak utamanya dari para anggota dewan.
Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesepahaman serta upaya dan sinergisitas yang berjalan dengan baik pihak eksekutif dan legislatif dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. (ant/KS)
