MAKASSAR, KORANSULSEL – Penjabat (Pj) Bupati Pinrang Ahmadi Akil mempertegas pentingnya penundaan penyaluran bantuan sosial pada momentum Pilkada 2024 demi kebaikan bersama semua pihak.
“Kita tidak ingin ada pihak yang mendapatkan keuntungan dari penyaluran bansos ini di tengah pilkada serentak,” ujar Ahmadi melalui keterangan resmi yang diterima di Makassar, Jumat.
Ahmadi mengemukakan hal itu dalam rapat koordinasi terkait tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang penundaan penyaluran bantuan sosial.
Pihak Bawaslu Pinrang turut dihadirkan dalam rapat tersebut untuk berbagi pandangan mengenai langkah-langkah strategis demi memastikan pelaksanaan Pilkada bebas dari pelanggaran.
Menurut dia, rapat tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan surat edaran Mendagri dapat berjalan dengan baik.
Ia mengakui rapat koordinasi tersebut merupakan langkah penting untuk menjamin netralitas dan integritas menjelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024.
“Ini adalah langkah penting untuk menjamin netralitas dan integritas menjelang pilkada yang akan berlangsung tanggal 27 November ini,” katanya.
Ahmadi juga mengingatkan bahwa bantuan sosial tidak boleh disalahgunakan sebagai alat kampanye dalam momentum demokrasi.
“Kabupaten Pinrang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kita harus mengawal proses ini dengan penuh tanggung jawab agar pesta demokrasi berjalan sukses dan kondusif,” katanya.
Ia berharap semua pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan dan menjaga suasana tetap aman serta terkendali.
“Kepada seluruh perangkat pemerintah, saya tegaskan agar meningkatkan kewaspadaan dan melaksanakan tugas dengan baik. Mari kita jadikan ini sebagai momentum memperlihatkan komitmen kita dalam menjaga marwah demokrasi,” ucapnya. (ant/KS)
