MAKASSAR, KORANSULSEL – Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, siap memberlakukan pemerintahan teknokrasi yang para pengambil keputusan utama dipilih berdasarkan keterampilan atau keahlian teknis, khususnya dalam mewujudkan ekonomi hijau.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone Ade Fariq Ashar di Makassar, Jumat, mengemukakan pihaknya telah menyusun RPJMD teknokratic berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh International Forestry Research and World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.
“Ini yang akan menjadi baseline data bagi calon kepala daerah, dokumennya juga sudah kami masukkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum),” ujarnya di Makassar.
Saat ini, Kabupaten Bone menjadi salah satu pilot project ICRAF di Indonesia yang melaksanakan program “Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia” atau Land4Lives (#LahanuntukKehidupan), yakni mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan ketahanan iklim.
Dia menyebut akan ada standar ekonomi yang pro terhadap perbaikan iklim, mulai dari ekonomi biru, ekonomi hijau hingga ekonomi coklat yang nantinya akan menjadi identitas wilayah yang sudah ada pada sebuah daerah.
“Seperti ini nantinya akan menentukan arah kebijakan yang diambil oleh pemimpin Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan secara terukur dan sistematis,” kata Ade.
Membahas ekonomi hijau, kata Ade, merupakan landasan bagi penyusunan dokumen perencanaan pengembangan daerah, baik secara jangka panjang maupun jangka menengah.
“Sehingga, siapapun yang akan menjadi pemimpin di daerah, khususnya Kabupaten Bone akan diukur pencapaiannya terhadap pencapaian ekonomi biru dan ekonomi hijau hingga 20 tahun ke depan,” kata dia.
Koordinator Land4Lives Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Syahrir menjelaskan kegiatan riset-aksi ini membangun ketahanan iklim di tingkat desa melalui pertanian cerdas iklim, kelompok usaha, pangan lokal tapi juga di tingkat bentang lahan dengan mendukung pengelolaan daerah aliran sungai, pengelolaan hutan, dan pembiayaan inovatif.
Land4Lives juga mendorong peningkatan kapasitas tata kelola dan institusi untuk melindungi dan menyediakan jasa lingkungan serta keanekaragaman hayati.
Di Sulawesi Selatan, lokus kegiatan Land4Lives berada di Kabupaten Bone yang termasuk wilayah daerah aliran sungai (DAS) Billa Walanae.
“Kawasan ini telah mengalami permasalahan ekologis di area yang terdegradasi, perubahan pola hujan dan permasalahan lingkungan lainnya akibat perubahan iklim. Dan ini berdampak pada masyarakat yang hidup di kawasan tersebut,” kata Syahrir. (ant/KS)
