MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mulai menyiapkan langkah percepatan pembenahan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai bagian dari strategi memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly menegaskan penataan BPR akan difokuskan pada pembenahan tata kelola, penataan aset, hingga penguatan kerja sama agar operasional perusahaan semakin efektif dan produktif.
“Pentingnya akurasi pencatatan nilai aset di dalam neraca daerah agar tidak terjadi kesalahkaprahan secara akuntansi yang dapat membebani laporan keuangan pemerintah kota. Tujuannya, bisa memberikan dampak pada optimalisasi kinerja,” ujarnya.
Selain pembenahan administrasi dan aset, Pemkot juga memastikan pelayanan BPR kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.
Salah satu opsi yang disiapkan adalah memperkuat kolaborasi antara BPR dengan Perumda Pasar Makassar Raya sebagai pengelola kawasan pasar.
“Langkah keduanya adalah untuk menyelamatkan unit super kerja tetap di situ, maka kami minta Kabag Perekonomian menyampaikan ke Pak Wali sebagai KPM mengambil langkah menginstruksikan kepada PD Pasar untuk melakukan kolaborasi,” kata Zulkifly.
Ia meminta Bagian Perekonomian, Perumda Pasar, serta perangkat daerah terkait segera menyusun berbagai alternatif kebijakan yang nantinya akan disampaikan kepada Wali Kota Makassar sebagai bahan pengambilan keputusan.
Menurutnya, seluruh opsi harus mempertimbangkan aspek bisnis sekaligus kepastian hukum.
“Jadi kita harus menyiapkan berbagai alternatif solusi sehingga Bapak Wali Kota memiliki pilihan dalam menentukan kebijakan terbaik. Semua opsi harus mengedepankan prinsip saling menguntungkan serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Beberapa alternatif yang tengah dikaji meliputi peninjauan regulasi, penyusunan draf kerja sama baru, hingga kemungkinan memindahkan kantor operasional BPR ke lokasi yang lebih strategis seperti Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Semua data harus disiapkan dengan baik. Nanti kita jadwalkan kembali pertemuan berikutnya untuk membahas lebih lanjut,” ujarnya.
Pemkot Makassar berharap penataan tersebut mampu meningkatkan kinerja BPR sehingga laba perusahaan bertambah dan berdampak langsung terhadap peningkatan dividen sebagai salah satu sumber PAD Kota Makassar.
“Dengan tata kelola yang semakin baik, aset yang tertata, serta operasional yang lebih efektif, BPR ini diharapkan mampu meningkatkan laba perusahaan sehingga memberikan kontribusi dividen,” pungkasnya. (MK)
Editor: Agus S.
