MAKASSAR – Pemerintah menegaskan ketahanan ekologi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Karena itu, pengelolaan hutan dan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan RI, Dr. Ir. Mahfudz, M.P., saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Sinergitas Multipihak di Makassar.
“Pangan, energi, dan air tidak dapat dipisahkan dari ketahanan ekologi,” kata Mahfudz.
Menurutnya, keberlanjutan sumber daya alam merupakan fondasi pembangunan nasional. Ketahanan pangan maupun pengembangan energi hijau tidak akan tercapai tanpa ekosistem yang sehat.
“Hutan merupakan infrastruktur alami yang menopang ketahanan pangan, energi, dan lingkungan. Karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem,” ujarnya.
Mahfudz menjelaskan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kawasan hulu hingga hilir. Rehabilitasi kawasan hulu melalui penanaman vegetatif dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menjamin ketersediaan air.
Ia mengungkapkan Indonesia masih memiliki sekitar 12 juta hektare lahan kritis yang membutuhkan penanganan serius. Karena itu, rehabilitasi hutan menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
“Rehabilitasi hutan bukan sekadar menanam pohon, tetapi juga harus diikuti dengan pemeliharaan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” katanya.
Selain rehabilitasi, pemerintah juga terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan melalui berbagai usaha produktif berbasis kehutanan. Salah satunya pengembangan usaha madu hutan yang dinilai mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Mahfudz juga menekankan pentingnya pengelolaan berbasis data melalui sistem informasi yang terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan, evaluasi program, hingga penguatan kelembagaan forum DAS.
Di kawasan pesisir, rehabilitasi mangrove juga menjadi perhatian pemerintah. Program tersebut tidak hanya berfokus pada penanaman, tetapi juga memperbaiki kualitas lingkungan, meningkatkan ketahanan wilayah pesisir, serta mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.
“Dengan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat, ketahanan ekologi akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air di Indonesia,” tegasnya. (MK/ant)
Editor: Agus S.
