MAKASSAR – Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menggandeng pemerintah daerah dan sejumlah organisasi kemanusiaan di Sulawesi Selatan untuk memperkuat strategi mitigasi menghadapi ancaman El Nino 2026.
Kolaborasi tersebut dibahas dalam kegiatan daring bertajuk “Sulsel Tangguh 2026” yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna menyusun langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan dan bencana iklim.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bertukar pikiran sekaligus menyusun strategi mitigasi menghadapi bencana El Nino,” ujar Koordinator PFI Chapter Makassar Amir di Makassar, Rabu (14/5).
Menurut Amir, sektor filantropi memiliki peran strategis dalam mempercepat mobilisasi sumber daya untuk penanganan dampak El Nino, terutama melalui kolaborasi dengan pemerintah, lembaga zakat, dan organisasi kemanusiaan.
“Kolaborasi strategis antara pemerintah, LSM, dan lembaga zakat akan mempercepat mobilisasi sumber daya. Dengan mengintegrasikan keahlian teknis dan dana sosial, kita bisa menciptakan dampak yang jauh lebih besar,” katanya.
Forum Philanthropy Learning Forum #85 Chapter Makassar itu digelar bersama Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan Forum Zakat (FoZ), serta diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai latar belakang.
Dalam forum tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sulsel memaparkan potensi meningkatnya dampak kekeringan akibat fenomena El Nino dengan indeks IOD mencapai +0,93 pada akhir April 2026.
Plt Kepala Balai Besar MKG Wilayah IV Makassar Nasrol Adil mengatakan kondisi tersebut memicu meluasnya hari tanpa hujan, terutama di wilayah timur dan utara Sulawesi Selatan.
“Tiga zona musim telah memasuki musim kemarau, yakni wilayah Kepulauan Selayar, sebagian Takalar, Jeneponto, dan Gowa,” ujarnya.
BMKG memprediksi intensitas El Nino tahun ini berada pada level sedang. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada terhadap ancaman kekurangan air bersih dan potensi kebakaran lahan saat musim kemarau berlangsung.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulsel melalui BPBD menekankan pentingnya kesiapsiagaan hingga tingkat kelurahan.
Kepala Pelaksana BPBD Sulsel Amson Padolo mengatakan sinkronisasi data di 24 kabupaten/kota menjadi langkah penting dalam memperkuat mitigasi bencana kekeringan.
Ia juga menekankan pentingnya patroli terpadu serta penguatan program pencegahan pembakaran lahan guna meminimalkan risiko kebakaran saat musim kemarau.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif HFI Widowati menjelaskan sejumlah program prioritas telah disiapkan sebagai langkah mitigasi pra-bencana, seperti pembangunan sumur resapan, instalasi panen air hujan, hingga teknologi desalinasi air payau di wilayah pesisir.
Selain itu, gerakan “No Burning” dan pemetaan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, serta anak-anak juga menjadi fokus agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran.
Melalui forum tersebut, seluruh pihak sepakat memperkuat tata kelola mitigasi dan respons kekeringan secara transparan dan efisien guna mengurangi dampak sosial maupun ekonomi akibat El Nino di Sulawesi Selatan. (ant/MK)
Editor: Agus S
