Makassar – Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adriyanto mendorong pemerintah daerah memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar disusun secara berkualitas serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam keterangannya di Makassar, Selasa (24/2/2026), Adriyanto menegaskan bahwa tantangan ketidakpastian ekonomi global, keterbatasan fiskal, hingga risiko perubahan iklim menuntut daerah lebih adaptif dan presisi dalam menyusun kebijakan anggaran.
“APBD bukan sekadar anggaran, tetapi amanah. Setiap rupiah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Ramadhan Leadership Camp di Asrama Haji Makassar pada 22–28 Februari 2026.
Menurutnya, APBD harus berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang efektif, bukan sekadar dokumen administratif. Karena itu, sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global dan domestik pada 2026.
Adriyanto menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal melalui penyelarasan dokumen perencanaan daerah, seperti Kesepakatan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
Sinkronisasi tersebut, kata dia, menjadi jembatan strategis agar arah kebijakan fiskal nasional dan daerah selaras dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Ia juga mengingatkan bahwa deviasi yang terlalu lebar antara perencanaan dan realisasi APBD dapat menurunkan efektivitas fungsi alokasi, distribusi, serta stabilisasi fiskal di daerah.
Dalam konteks Sulawesi Selatan, Adriyanto menilai penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Saat ini, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer ke daerah (TKD), sementara kontribusi PAD relatif lebih kecil.
“Optimalisasi PAD akan memperluas ruang fiskal daerah untuk membiayai belanja produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah agar mengarahkan komposisi belanja pada sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Berdasarkan berbagai kajian, daerah dengan struktur belanja yang lebih produktif cenderung mencatat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan daerah yang belanjanya didominasi biaya birokrasi.
Selain itu, percepatan realisasi belanja, khususnya belanja modal, juga menjadi sorotan. Serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun dinilai mengurangi daya ungkit APBD terhadap perekonomian daerah.
Dengan pengelolaan yang terencana, terukur, dan tepat sasaran, Adriyanto berharap APBD benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (ant/KS)
