Makassar — Gelombang penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung kembali menguat. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Makassar menggelar aksi unjuk rasa, Senin, menentang rencana pilkada melalui DPR/DPRD yang dinilai mengancam prinsip demokrasi langsung dan kedaulatan rakyat.
Aksi demonstrasi berlangsung di Jalan AP Pettarani dan melibatkan mahasiswa lintas kampus serta organisasi kemahasiswaan. Salah seorang juru bicara dari Himpunan Mahasiswa Islam menegaskan bahwa perubahan mekanisme pilkada merupakan langkah mundur dalam praktik demokrasi.
“Kami menolak wacana mengembalikan pilkada lewat DPR/DPRD. Jika itu terjadi, kedaulatan rakyat akan tergerus dan demokrasi langsung yang diperjuangkan selama ini justru mengalami kemunduran,” tegasnya saat berorasi.
Penolakan tersebut datang dari mahasiswa berbagai kampus, di antaranya Universitas Negeri Makassar, Universitas Islam Negeri Sultan Alauddin, dan Universitas Muslim Indonesia. Mereka menilai wacana pilkada tidak langsung mencuat seiring menguatnya diskursus di parlemen, termasuk adanya dukungan dari sebagian fraksi partai politik.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan kritik melalui orasi, spanduk, dan poster yang berisi penolakan keras terhadap pilkada lewat DPRD. Mereka menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi dan aspirasi rakyat.
“Jika pilkada dikembalikan ke DPRD, itu sama saja menghidupkan kembali praktik politik lama yang tidak aspiratif dan jauh dari kepentingan rakyat,” ujar salah satu orator dari UNM, Muh Rusli.
Sebagai simbol perlawanan, massa aksi juga membakar ban bekas di tengah persimpangan jalan. Tindakan ini dimaksudkan sebagai bentuk protes terhadap wacana perubahan sistem pilkada yang dinilai berpotensi memperkuat politik transaksional dan melemahkan kontrol publik terhadap pemimpin daerah.
Adapun tuntutan utama mahasiswa meliputi penolakan total terhadap pilkada melalui DPR/DPRD, desakan kepada partai politik dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan perubahan mekanisme pilkada, serta permintaan agar Presiden RI menegaskan komitmen terhadap penyelenggaraan pilkada langsung yang konstitusional.
Aksi unjuk rasa berlangsung sejak sore hingga malam hari. Aparat kepolisian tampak bersiaga di sekitar lokasi untuk mengamankan jalannya demonstrasi dan mengatur arus lalu lintas di kawasan tersebut. (ant/KS)
