MAKASSAR, KORANSULSEL – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pembangunan stadion bertaraf internasional di kawasan Untia bukan lagi sebatas wacana, tetapi telah memasuki tahap serius, mulai dari perencanaan teknis hingga persiapan aspek legalitas.
“Proyek strategis ini tak lagi sekadar wacana, melainkan telah masuk dalam tahap serius, yakni perencanaan teknis dan persiapan legalitas,” kata Munafri dalam forum Final South Sulawesi Investment Challenge (SSIC) di Makassar, Senin (4/8/2025).
Ia menilai, proyek stadion sangat krusial, mengingat Makassar sudah mengalami kekosongan infrastruktur olahraga sejak 2020. Tidak adanya stadion yang layak membuat klub legendaris PSM Makassar harus terusir dan mencari markas sementara di luar kota.
“Makassar adalah kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur. Dengan populasi 1,4 juta jiwa, wilayah 175,77 kilometer persegi, dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,56 persen, sangat ironis jika tidak memiliki stadion sendiri yang representatif,” ujarnya.
Rencananya, stadion akan dibangun di lahan seluas 13 hektare dengan luas bangunan mencapai 6,7 hektare dan kapasitas penonton 15.000 orang. Proyek ini akan dilengkapi berbagai fasilitas utama seperti tribun penonton, lapangan utama, ruang VIP, area parkir yang luas, serta sistem digitalisasi penuh.
Munafri menyebut, stadion Untia dirancang dengan teknologi pencahayaan modern berkekuatan di atas 2.000 lux, serta didukung panel surya sebagai sumber energi terbarukan. Teknologi Video Assistant Referee (VAR) juga akan diterapkan untuk mendukung kualitas pertandingan.
“Stadion ini mudah dijangkau dari pusat kota. Cukup 30 sampai 45 menit melalui akses tol,” jelasnya.
Lebih jauh, Pemkot Makassar akan mengembangkan kawasan stadion sebagai sport and entertainment district yang bebas kendaraan pribadi. Pemerintah akan menyiapkan shuttle bus untuk memastikan aksesibilitas yang ramah lingkungan dan inklusif.
Total estimasi investasi pembangunan stadion ini mencapai Rp453 miliar, dan dirancang melalui skema Public-Private Partnership (PPP) dengan pendekatan Build-Operate-Transfer (BOT). Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah akan dikelola oleh mitra swasta selama masa konsesi.
“Kontrak konsesi dirancang selama 30 tahun dengan perhitungan Internal Rate of Return (IRR) sebesar 13,7 persen, berdasarkan skenario optimistis,” ungkap Munafri. (ant/KS)
Editor: Agus S
