GOWA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas nasional di daerah tersebut.
Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kemenko PMK, Leo Efriansyah, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan program prioritas nasional dijalankan secara optimal hingga ke tingkat daerah. “Kami dari Kemenko PMK bersama BPK RI ingin memastikan beberapa progres nasional dijalankan dengan baik hingga ke tingkat daerah, termasuk mengenai sekolah rakyat dan kemiskinan ekstrem,” ujarnya di Gowa, Kamis (6/11).
Leo mengatakan, Kabupaten Gowa dipilih karena dinilai berhasil mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan ekstrem sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Ia menilai, Pemkab Gowa menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan program penghapusan keluarga miskin ekstrem (KME).
“Program penanggulangan masyarakat miskin ekstrem yang dijalankan di Gowa cukup membuahkan hasil. Hampir semua pejabat di Gowa diwajibkan menjadi bapak asuh bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, dan ini sejalan dengan kebijakan nasional,” jelasnya.
Selain program KME, Kemenko PMK juga menyoroti inovasi daerah berupa pendirian Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 24 Gowa yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Sekolah Rakyat di Kecamatan Bontomarannu ini sudah berjalan dengan 150 siswa. Program ini kami nilai sebagai inovasi daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Pengendali Teknis BPK RI, Masyitoh Yahya Sinaga, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan BPK bersifat tematik dengan fokus pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. “Pemeriksaan tematik dilakukan secara simultan di berbagai OPD terkait tema pembangunan manusia, untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN),” ujarnya.
Masyitoh menjelaskan, BPK juga berkoordinasi dengan Kemenko PMK untuk menghimpun masukan serta kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program prioritas, termasuk pelaksanaan Sekolah Rakyat. “Kami ingin mendapatkan gambaran menyeluruh tentang capaian dan tantangan program pembangunan manusia di daerah,” tuturnya.
Kunjungan Tim BPK RI dan Kemenko PMK ke Kabupaten Gowa merupakan bagian dari rangkaian pemantauan implementasi program pembangunan manusia di sejumlah provinsi, termasuk Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Fokus utama kegiatan ini mencakup sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial, terutama dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di tingkat daerah. (ant/KS).
