MAKASSAR – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan, Amson Padolo, mengingatkan bahwa seluruh kabupaten/kota di provinsi ini kini berpotensi mengalami banjir seiring meningkatnya curah hujan dan dampak perubahan iklim.
Menurutnya, meskipun peta rawan bencana masih menjadi acuan, anomali cuaca membuat prediksi tidak lagi sepenuhnya akurat. “Seperti pada peta bencana yang mencatat Makassar, Maros, dan Wajo sebagai daerah rawan banjir, namun faktanya sekarang hampir semua wilayah bisa terdampak. Bahkan daerah dataran tinggi seperti Enrekang dan Toraja juga pernah banjir,” ujar Amson di Makassar, Senin (3/11/2025).
BPBD Sulsel, kata dia, telah melakukan langkah kesiapsiagaan dan mitigasi sejak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan musim hujan yang diperkirakan berlangsung hingga April 2026.
“Maka dari itu, kami menyiapkan posko-posko kedaruratan, memastikan kesiapan personel, dan memperkuat komunikasi, informasi, serta edukasi (KIE) kebencanaan,” tambahnya.
Amson mengimbau agar setiap pemerintah daerah melakukan pemetaan mandiri terhadap titik rawan banjir serta menyiapkan langkah mitigasi seperti penyediaan buffer stock logistik dan sistem peringatan dini.
Berdasarkan data BPBD Sulsel, sepanjang 2023 terjadi 988 bencana dengan dominasi kebakaran (356 kasus), disusul angin kencang (235 kasus), tanah longsor (90 kasus), dan banjir (70 kejadian). Pada 2024 jumlahnya menurun menjadi 924 kasus, namun frekuensi banjir meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 167 kejadian. Hingga Oktober 2025, tercatat 706 bencana dengan 87 di antaranya merupakan banjir.
Ia menilai perubahan iklim, pembukaan lahan, dan peningkatan permukiman menjadi faktor utama melonjaknya risiko bencana di Sulsel. Karena itu, Amson menekankan pentingnya sinkronisasi antara dokumen kebencanaan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Kajian Risiko Bencana (KRB).
“Kita menekankan bahwa penanganan bencana adalah urusan bersama dari seluruh unsur pentahelix. Mitigasi dilakukan baik secara struktural seperti normalisasi sungai, maupun non-struktural seperti edukasi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat,” ujarnya. (ant/KS)
