MAKASSAR — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan memperkuat kelembagaan pengawasan Pemilu di daerah, dengan menyiapkan strategi adaptif dan inovatif untuk menjawab tantangan geografis wilayah kepulauan.
“Kita sebagai lembaga pengawas Pemilu dibebani dua beban paralel. Di satu sisi menjalankan tahapan pengawasan, di sisi lain harus siap menangani pelanggaran dan sengketa secara cepat,” ujar Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, Minggu (2/11/2025).
Ia menjelaskan, pengawasan di wilayah seperti Kabupaten Kepulauan Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) membutuhkan pendekatan yang berbeda karena kondisi geografis yang unik. “Kabupaten Pangkep secara geografis memang unik. Kondisi ini menuntut strategi khusus dan ketahanan kelembagaan yang kuat,” kata mantan Komisioner KPU Sulsel itu.
Perempuan yang akrab disapa Ana ini menambahkan, tantangan geografis seharusnya menjadi ruang lahirnya inovasi kelembagaan. Menurutnya, efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada struktur, tetapi juga kesiapan mental dan solidaritas antarpenyelenggara. “Dalam setiap keterbatasan selalu ada ruang memperkuat sistem. Kita tidak hanya berbicara soal tugas administratif, tetapi juga menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkep, Samsir Salam, dalam kegiatan Evaluasi Penguatan Kelembagaan Adhoc Pemilu 2024 di Pangkep menekankan pentingnya rekomendasi konkret untuk menjawab tantangan wilayah kepulauan. “Melihat kondisi geografis seperti Pangkep, perlu lahir kebijakan khusus agar pengawasan berjalan efektif,” katanya.
Penggiat Pemilu Abdul Hafid turut mengingatkan bahwa penyelenggara adhoc sering kali menjadi ujung tombak pengawasan yang kurang mendapat perhatian. “Mereka memiliki beban kerja berat, tapi belum didukung dengan penganggaran dan sarana memadai,” tuturnya.
Sementara itu, Prof. Anwar Borahimah menyoroti perlunya penguatan aspek regulasi. “Sering kali undang-undang yang ada tidak mampu menjawab persoalan di lapangan, sehingga penegakan hukum menjadi sulit dilakukan,” katanya. (ant/KS)
