MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukanlah bentuk kritik semata, melainkan sarana introspeksi dan pembelajaran bagi Pemerintah Provinsi Sulsel untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami memandang hasil pemeriksaan ini bukan sebagai kritik semata, tetapi sebagai bahan introspeksi dan pembelajaran untuk perbaikan ke depan,” ujarnya dalam Exit Meeting Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024–2025, di Makassar, Rabu (22/10/2025).
Fatmawati menekankan bahwa Pemprov Sulsel berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara cepat, sistematis, dan terukur. Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara cepat dan terukur. Komitmen ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi tanggung jawab moral kami kepada masyarakat Sulawesi Selatan atas penggunaan dana publik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam menindaklanjuti hasil audit agar tidak menimbulkan temuan berulang. Setiap perangkat daerah diminta lebih disiplin dalam pengawasan dan pelaporan anggaran.
“Kami terbuka untuk evaluasi dan akan terus memperbaiki sistem. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mau belajar dari setiap prosesnya,” tambahnya.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatat prestasi dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari BPK RI. Ini menjadi empat kali berturut-turut Pemprov Sulsel memperoleh opini tertinggi dalam audit keuangan negara. (ant/KS)
