MAKASSAR – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi menyampaikan bahwa Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) di Makassar masih dimanfaatkan sebagai kantor sementara untuk menyelesaikan pembahasan sekaligus pengesahan APBD Perubahan 2025.
“Sejauh ini kita di sini dulu, kalau pun ada perkembangan ke depannya kita akan tepati gedung yang lain, itu kita akan pikirkan bersama. Tapi untuk sekarang ini kita di sini dulu,” ujarnya di sela rapat paripurna APBD Perubahan 2025, Selasa.
Menurutnya, kantor BMBK cukup representatif digunakan untuk rapat-rapat kedewanan karena tersedia ruang komisi, fraksi, pimpinan, sekretariat dewan, hingga aula untuk sidang paripurna. Meski belum sepenuhnya maksimal, fasilitas yang ada sudah memungkinkan anggota DPRD bekerja.
“Artinya, kalau untuk kami teman-teman DPRD selama bisa digunakan, selama representatif, saya pikir tidak ada persoalan tentang fasilitas, tapi yang penting bisa bekerja maksimal,” jelas politisi yang akrab disapa Cicu ini.
Ia mengapresiasi Pemprov Sulsel yang memfasilitasi ruang sementara pascapembakaran gedung DPRD. “Sebenarnya kami bersyukur, bahwa di waktu yang tidak terlalu lama kita sudah bisa memiliki gedung, khususnya ruang paripurna untuk kita gunakan dalam kegiatan kedewanan karena memang sangat mendesak,” ucapnya.
Cicu menegaskan, DPRD tidak mempermasalahkan lokasi, karena yang utama adalah fungsi dan tugas dewan tetap berjalan maksimal, terutama dalam pembahasan APBD Perubahan 2025 yang sangat ditunggu masyarakat.
Ia menilai kantor dinas yang dipinjamkan sudah cukup baik, strategis, dan aman. Hanya sepekan setelah peristiwa pembakaran gedung DPRD, ruang paripurna sudah bisa difungsikan kembali. “Kita dalam posisi pinjam pakai sementara, selama gedung kami dalam masa rehabilitasi dan pembangunan ulang, kantor ini masih digunakan sementara,” tambahnya.
Agenda pembahasan APBD Perubahan 2025 sendiri berlangsung maraton sejak pagi hingga malam. Sidang pertama pukul 10.00–12.00 Wita membahas penjelasan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengenai Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2025. Dilanjutkan agenda kedua pukul 13.00–15.00 Wita berupa pandangan umum fraksi, serta agenda ketiga pukul 15.30–18.00 Wita mendengarkan jawaban Gubernur atas pandangan fraksi.
Sebelumnya, Gubernur Andi Sudirman memaparkan target pendapatan daerah dalam Ranperda Perubahan APBD 2025 sebesar lebih dari Rp10,4 triliun. (ant/KS)
