MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulsel untuk menjaga transparansi serta memastikan penggunaan APBD Perubahan 2025 tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat nyata bagi rakyat Sulawesi Selatan,” tegasnya saat membacakan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sulsel atas Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2025 dalam rapat paripurna di Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi Sulsel, Selasa.
Menanggapi pandangan Fraksi Nasdem dan Fraksi Harapan, Fatmawati menegaskan pemerintah tidak akan menambah beban masyarakat. Upaya intensifikasi dilakukan melalui digitalisasi layanan, integrasi data pajak, dan optimalisasi aset. Fraksi PPP yang menilai target pendapatan Rp10,4 triliun terlalu optimis, dijawab dengan strategi penagihan kendaraan tidak daftar ulang, pengawasan berbasis digital, serta integrasi data wajib pajak. “Target itu bukan sekadar harapan, melainkan disertai langkah implementatif,” katanya.
Untuk belanja daerah, pemerintah menegaskan pembatasan belanja seremonial. Anggaran diarahkan pada sektor prioritas yang langsung dirasakan masyarakat. Di bidang infrastruktur, langkah strategis diarahkan pada penanganan banjir kawasan Mamminasata melalui normalisasi sungai dan peluncuran transportasi massal Trans Sulsel. Sejak beroperasi pada Juli 2025, layanan Trans Sulsel telah melayani 110 ribu penumpang hingga akhir Agustus.
Menanggapi Fraksi Golkar, Fatmawati menyampaikan bahwa digitalisasi transaksi pajak daerah sudah mencapai 100 persen non-tunai, memberi transparansi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, terkait sorotan Fraksi PKS atas kenaikan target pajak kendaraan bermotor dan penurunan BBNKB akibat tren kendaraan listrik, pemerintah menyiapkan regulasi adaptif serta memperkuat pengawasan lapangan. “Kami realistis, tapi tetap optimis dengan langkah antisipatif,” jelasnya.
Menjawab Fraksi Demokrat, Fatmawati merinci PAD 2025 sebesar Rp5,57 triliun bersumber dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah. Optimalisasi peran BUMD juga menjadi bagian penting strategi peningkatan pendapatan daerah.
Dengan langkah tersebut, Pemprov Sulsel menegaskan bahwa APBD Perubahan 2025 akan dikelola secara akuntabel dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik secara nyata. (ant/KS)
