MAKASSAR, KORANSULSEL – Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Syaiful Garyadi, menyebut keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran sebagai tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan transformasi digital.
“Jika kepala daerah memiliki visi digitalisasi, maka pasti akan memprioritaskan anggaran untuk Kominfo sebagai wali data,” kata Syaiful saat Rapat Koordinasi Transformasi Digital bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (7/8/2025).
Dalam forum tersebut, Syaiful juga menolak wacana mandatory spending (alokasi anggaran wajib) untuk sektor informatika. Menurutnya, kebijakan itu justru berpotensi membebani fiskal daerah. “Lebih baik diserahkan pada inisiatif kepala daerah agar tidak mengikat seperti halnya anggaran wajib di bidang pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Sekretaris Diskominfo Sulsel, Sultan Rakib, menyampaikan bahwa melalui forum ini Pemprov Sulsel menunjukkan kesiapannya untuk menjadi bagian dari sistem digital nasional. Ia menekankan perlunya kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun fondasi transformasi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Menurut Sultan, tantangan yang dihadapi tidak hanya keterbatasan SDM, tetapi juga isu keamanan data dan literasi digital masyarakat. “Melindungi masyarakat harus menjadi komitmen kita bersama-sama. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat kita hindari secara bersama-sama,” ujarnya.
Sesi tanya jawab forum ini diwarnai beragam masukan dari peserta kabupaten/kota, mulai dari permasalahan integrasi data penduduk, penguatan keamanan informasi, hingga pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik. (ant/KS)
