MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat rentan. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai transformasi digital menjadi kunci untuk memperbaiki tata kelola bansos yang selama ini masih rawan persoalan data.
Hal tersebut disampaikan Munafri usai menghadiri Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu. Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf serta Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Pusat Luhut Binsar Pandjaitan.
Munafri menegaskan, digitalisasi bansos bukan sekadar pembaruan sistem, melainkan langkah fundamental untuk memastikan hak masyarakat miskin dan kelompok rentan benar-benar sampai ke tangan yang tepat.
“Sosialisasi digitalisasi bantuan sosial ini sangat strategis. Tujuannya jelas, agar masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak lagi tercecer, dan proses penyalurannya akurat serta transparan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa bantuan sosial merupakan amanah konstitusi yang wajib dikelola secara bertanggung jawab oleh negara, termasuk pemerintah daerah. Karena itu, Pemkot Makassar memandang penting penggunaan sistem digital untuk meminimalkan kesalahan data, mencegah penerima ganda, serta menutup celah penyimpangan.
“Bansos adalah amanah negara. Pemerintah punya kewajiban memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Munafri, yang akrab disapa Appi, juga menyatakan bahwa komitmen digitalisasi bansos sejalan dengan visi besar pemerintah pusat melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, digitalisasi dari level paling bawah akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata.
“Kalau data di tingkat bawah sudah rapi dan terintegrasi secara digital, maka kebijakan apa pun yang lahir di atas akan lebih tepat dan berdampak,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Ia menyebut, selama ini pemerintah pusat dan daerah telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial, namun masih menghadapi tantangan akurasi data dan ketepatan sasaran.
“Transformasi digital adalah kunci untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas bantuan sosial di seluruh daerah,” ujar Ribka.
Ia mengungkapkan bahwa pada 2025, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah telah melaksanakan piloting digitalisasi bansos di sejumlah kabupaten. Tahapan tersebut menjadi dasar untuk menguji kesiapan sistem, validitas data penerima, serta efektivitas metode baru sebelum diterapkan secara nasional.
Ribka berharap seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, mendukung penuh perluasan piloting digitalisasi bansos agar reformasi penyaluran bantuan dapat berjalan optimal.
Dengan keterlibatan aktif Pemkot Makassar dalam agenda nasional ini, Munafri menegaskan kesiapan daerahnya menjadi bagian dari perubahan sistemik penyaluran bantuan sosial yang lebih adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (ant/KS)
