MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menegaskan percepatan transformasi digital sebagai kebutuhan mendesak dalam peningkatan kualitas layanan publik. Melalui Forum Perangkat Daerah (FPD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar menyatukan arah kebijakan lintas OPD agar program digitalisasi berjalan terintegrasi dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Diskominfo Makassar, Ismawaty Nur, menyampaikan bahwa FPD bukan sekadar forum koordinasi rutin, melainkan ruang strategis untuk memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu peta jalan digital yang sama.
“Sinkronisasi program sangat penting agar perencanaan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan, sejalan dengan visi Kota Makassar, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Ismawaty melalui keterangan resmi, Rabu.
Forum ini mengusung tema “Digitalisasi dan Integrasi Layanan Publik Menuju Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan”. Diskusi difokuskan pada penyelarasan program antarperangkat daerah guna memperkuat transformasi digital pemerintahan secara menyeluruh, mulai dari sistem layanan hingga pengelolaan data.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Wali Kota Makassar, Ahmad Namsum, yang menegaskan bahwa digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan dalam membangun birokrasi modern. Menurutnya, teknologi digital menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan sekaligus kualitas pelayanan kepada publik.
“Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan birokrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga,” kata Ahmad Namsum.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menjalankan transformasi digital yang sejalan dengan kebijakan nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Komitmen tersebut tidak hanya menyentuh aspek teknologi, tetapi juga menyasar perubahan pola kerja aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan keamanan informasi, serta integrasi data dan layanan antarinstansi.
Salah satu wujud konkret integrasi layanan publik di Makassar, lanjutnya, adalah kehadiran Aplikasi Lontara+ yang dirancang sebagai super apps layanan publik daerah. Aplikasi ini diharapkan menjadi pintu masuk utama masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan secara lebih mudah dan cepat.
Forum Perangkat Daerah Diskominfo Makassar berlangsung dengan diskusi terbuka yang membahas isu-isu krusial, mulai dari integrasi layanan digital, peningkatan literasi digital masyarakat, hingga pengembangan kompetensi aparatur. Seluruh masukan tersebut akan dirumuskan menjadi program strategis yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kota Makassar secara berkelanjutan. (ant/KS)
