MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempercepat penanganan infrastruktur jalan di wilayah Luwu Raya melalui Paket VI yang mencakup tujuh ruas jalan strategis. Saat ini, proses lelang masih berlangsung dan ditargetkan rampung agar pekerjaan fisik dapat segera dimulai.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Andi Ihsan, mengatakan tahapan lelang Paket VI kini memasuki proses pembukaan dokumen. Pihaknya mendorong percepatan agar pengerjaan jalan tidak molor dari jadwal.
“Informasi terakhir masih di tahap pembukaan dokumen lelang. Insyaallah kita percepat, mudah-mudahan akhir Februari sudah bisa mulai dikerjakan,” ujar Andi Ihsan di Makassar, Kamis.
Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Paket VI mencakup perbaikan tujuh ruas jalan di Luwu Raya dan Kota Palopo. Ruas tersebut meliputi jalan Batas Kabupaten Toraja Utara–Pantilang–Bua sepanjang 3 kilometer, serta Tedong Bonga–Buntao–Batas Kabupaten Luwu sepanjang 25,96 kilometer.
Selanjutnya, ruas Pantilang–Bonglo–Batas Kota Palopo sepanjang 17,43 kilometer dan Batas Kabupaten Luwu–Latuppa sepanjang 5,17 kilometer. Sementara di wilayah Kota Palopo, perbaikan menyasar Jalan Samiun sepanjang 0,25 kilometer, Jalan Opu Tosappaile 1,35 kilometer, serta Jalan Pong Simpin sepanjang 4,82 kilometer.
Untuk memastikan percepatan, Dinas BMBK Sulsel terus melakukan koordinasi intensif dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Pemprov Sulsel agar proses administrasi lelang dapat segera dituntaskan.
Selain Paket VI, Pemprov Sulsel juga mempersiapkan proyek perbaikan akses jalan menuju Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara. Daerah ini berada sekitar 550 kilometer dari Kota Makassar dengan kondisi medan yang masih tergolong ekstrem.
Saat ini, akses menuju Seko masih didominasi jalan berlumpur, berbatu, serta jembatan kayu. Kendaraan roda empat hanya dapat mencapai Dusun Paladoan, sementara perjalanan ke wilayah selanjutnya harus dilanjutkan dengan sepeda motor.
Untuk meningkatkan konektivitas wilayah terpencil tersebut, Pemprov Sulsel dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) sepakat melakukan pembiayaan bersama. KemenPU mengalokasikan anggaran Rp48 miliar, sementara Pemprov Sulsel menyiapkan dana pendamping sebesar Rp20 miliar.
“Kita juga sedang memproses paket ini dan secepatnya dilakukan lelang. Untuk paket KemenPU sendiri, pemenangnya sudah ada karena dilelang terpisah dengan APBD Sulsel,” jelas Andi Ihsan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan bahwa seluruh proyek infrastruktur tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah Luwu Raya.
“Paket-paket infrastruktur di Luwu Raya ini adalah bentuk perhatian dan atensi Pemprov Sulsel terhadap pembangunan kawasan tersebut,” pungkasnya. (ant/KS)
